ntb.kemenkum.go.id - Menuju kegiatan Legal Education Program Tahun 2025, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB gelar sosialisasi pra acara secara virtual pada Senin (16/01) terkait Paralegal Justice Awards, Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes), Lomba Keluarga Sadar Hukum dan Temu Sadar Hukum tingkat Provinsi NTB.
Dibuka oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Legal Education Program Tahun 2025 khususnya Paralegal Justice Awards ini merupakan tindak lanjut dari peresmian Desa Sadar Hukum yang telah dilakukan tahun 2024 lalu. Kegiatan ini pun merupakan upaya mendorong pembentukan Posbankumdes di setiap Desa/Kelurahan di NTB untuk menjamin layanan hukum di desa dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Edward James Sinaga, menyebutkan nantinya sosialisasi terkait Paralegal Justice Awards, Pos Bantuan Hukum Desa, Lomba Kadarkum, JDIH ,dan Temu Sadar Hukum Tingkat Provinsi NTB serta Inventarisasi Data Permasalahan Hukum Tahun 2025 akan dilangsungkan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 21 hingga 23 Januari 2025 di Kanwil Kemenkum NTB.
Sosialisasi pra acara ini juga turut diisi oleh penyampaian materi terkait tugas dan fungsi Kementerian Hukum oleh Edward James Sinara yang dilanjutkan dengan penjelasan terkait program yang dijalankan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) oleh Regina Wiwin selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya dan inventarisasi permasalahan hukum di NTB oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Baiq Sri Hartati.
