ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Rapat Virtual dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum terkait persiapan pelaksanaan Paralegal Academy (PJA), Paralegal Serentak dan seleksi Paralegal Justice Award Tahun 2025, Selasa (11/2).
PJA 2025 akan dimulai dengan berbagai langkah persiapan yang meliputi pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Pembentukan Pos Bantuan Hukum, serta pelaksanaan kegiatan Paralegal Academy dan Diklat Paralegal Serentak.
Puncaknya, acara ini akan ditutup dengan pelaksanaan Paralegal Justice Award yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat, serta mendukung kemajuan daerah mereka.
Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkum RI, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini adalah upaya untuk memperkuat kompetensi masyarakat, khususnya Kepala Desa atau Lurah, dalam menangani masalah hukum.
"Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Kepala Desa atau Lurah yang telah berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan hukum di wilayahnya. Selain itu, kehadiran mereka juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor investasi, pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja di daerah," ungkap Constantinus Kristomo.
(M. Ilyas)
