ntb.kemenkum.go.id - Legal Education Program 2025 resmi dibuka oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/1). Bertempat di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Kakanwil turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, dan Kepala Divisi P3H, Edward James Sinaga.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai program hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, seperti Paralegal Justice Awards, Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes), Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), dan Temu Sadar Hukum tingkat Provinsi NTB. Turut menghadirkan Kepala Pusat Pemberdayaan Hukum BPHN dan Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN BPHN.
Program-program tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan NTB, memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum. Ini akan diikuti dengan inventarisasi permasalahan hukum yang ada, agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
I Gusti Putu Milawati, selaku Kakanwil Kemenkum NTB menyampaikan akses pada literasi hukum bagi masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
"Hal ini merupakan upaya bersama untuk menguatkan kehadiran negara di tengah masyarakat hingga terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai." ujar Mila dihadapan seluruh 570 Kepala Desa dan Lurah di Provinsi NTB yang hadir secara luring maupun daring.
Kakanwil berharap para peserta dan stakeholder dapat mengetahui serta memberikan sumbangsih pikiran dan dukungan guna mencapai kesadaran hukum di masyarakat. (Ryan)
