Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri Rapat Pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membahas tiga program prioritas pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kanwil HAM NTB, Rabu (29/10), dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Sekolah Rakyat NTB, serta Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam sesi pemaparan materi, Any Suryani Hamzah memaparkan kajian berjudul Pemenuhan Hak Ekosob Bagi Masyarakat Desa (Kajian Strategi Proyek Nasional Program MBG). Ia menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi strategis negara dalam membangun sumber daya manusia unggul dan sehat, dengan fokus utama mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting, terutama bagi anak-anak, balita, dan ibu hamil.
Program MBG, lanjutnya, tidak sekadar bantuan sosial, melainkan hak dasar anak Indonesia yang wajib dipenuhi oleh negara, sejalan dengan prinsip pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Ia menegaskan, pemenuhan gizi yang layak merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin setiap anak tumbuh sehat dan cerdas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain aspek gizi, program ini juga memiliki dimensi ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan bahan pangan lokal yang memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Dengan demikian, MBG menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus penguatan kemandirian pangan daerah.
Dalam sesi diskusi, Dinas Ketahanan Pangan NTB menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan MBG berjalan efektif dan akuntabel. Sementara Dinas Kesehatan NTB menyoroti perlunya pemerataan hak penerima manfaat, khususnya bagi sekolah-sekolah rakyat, agar memperoleh dukungan setara dengan sekolah negeri. Adapun Koperasi dan UMKM Kota Mataram melaporkan bahwa meski aspek kelembagaan berjalan baik, pelaksanaan fisik dan pelatihan pengurus masih perlu percepatan.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, secara terpisah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar pelaksanaan program strategis nasional dapat berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas berbasis HAM.
“Kemenkum memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya urusan pangan, tetapi juga pemenuhan hak dasar warga negara atas gizi yang layak dan kehidupan yang sehat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum NTB siap memberikan dukungan regulatif dan pengawasan berbasis HAM dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, agar program-program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai prinsip good governance.
