ntb.kemenkum.go.id - Penguatan Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah merupakan momentum penting dalam memperkuat pemahaman dan implementasi tugas serta fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di wilayah.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, dalam kegiatan Kegiatan penguatan Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah, Rabu (19/3).
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring di seluruh Indonesia tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, dan jajaran.
Widodo menjelaskan dalam mendukung kebijakan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Ditjen AHU dalam proses menyusun Rencana Strategis sebagai panduan untuk mencapai visi dan misi dalam mendukung tata kelola hukum yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi.
"Ditjen AHU melalui Rencana Strategis berkolaborasi dengan Kantor Wilayah untuk dapat meningkatkan PNBP dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Wilayah melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW)," ujarnya.
Lebih lanjut, Widodo mengapresiasi tugas dan peran kantor wilayah dalam peningkatan PNBP Ditjen AHU.
"Melalui kegiatan penguatan ini, diharapkan dapat tercipta keselarasan dalam pelaksanaan kebijakan, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi tugas-tugas strategis di bidang administrasi hukum umum dan seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing." tutupnya.
