Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut hadir dalam acara Launching Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM NTB) yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal di Gomong, Mataram, Selasa (30/12).
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.
Launching PLUT KUMKM NTB ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur, disaksikan jajaran Forkopimda, perwakilan instansi terkait, serta para pemangku kepentingan sektor UMKM.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ahmad Masyhuri dalam laporannya mengatakan gedung ini di bangun tujuannya adalah untuk transformasi UKM, mulai dari pendampingan pelaku UKM, kemudian membantu mengakses perizinan sampai nanti bisa punya akses modal dan yang paling penting di pemasarannya.
Sementara itu, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan harapannya agar fasilitas PLUT KUKM ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal, terutama oleh ibu-ibu dan anak muda.
"Melalui PLUT ini, diharapkan dapat meningkatkan 5 hal ini, yaitu meningkat kualitas skil, produk/kemasan, branding, akses pasar dan akses pembiayaan," ujar Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB.
Selanjutnya, Miq Iqbal mengucapkan selamat atas launching PLUT KUKM ini. "Jadikan ini pusat untuk pengembangan UKM dan koperasi, manfaatkan dengan semaksimal mungkin," tegasnya.
Usai prosesi peresmian, rombongan melanjutkan kegiatan peninjauan fasilitas (facility tour) yang menampilkan berbagai ruang layanan pengembangan usaha, mulai dari galeri produk UMKM champion, ruang inkubasi bisnis dan digital, hingga area praktik produksi yang melibatkan pelaku usaha dan generasi muda. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pembinaan terpadu bagi UMKM, baik dari sisi inovasi, peningkatan kualitas produk, akses pasar, maupun konsultasi usaha.
Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam mendukung pelaku UMKM, khususnya terkait fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual agar produk lokal NTB memiliki daya saing lebih kuat di tingkat nasional maupun global.
