MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar rapat praharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat, Selasa (8/7).
Rapat kali ini menyoroti beberapa poin terkait perbaikan rumusan konsiderans, penyesuaian dasar hukum, serta penggunaan kata singkatan atau akronim maupun pengertian definisi.
Lebih lanjut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB menekankan pada dasarnya ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum dalam hal mengatur batasan pengaturan terhadap materi dalam perda, namun perlu dihindari pengaturan ruang lingkup yang berisi daftar urutan bab materi pokok yang diatur seperti halnya daftar isi.
Selanjutnya, tim Perancang Peraturan Perundungan-undangan Kanwil Kemenkum NTB akan menggelar rapat lanjutan atau finalisasi sebelum mengundang pihak pemrakarsa untuk rapat pengharmonisasian dan penandatanganan Berita Acara (BA) selesai harmonisasi.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam keterangannya menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami terus berkomitmen untuk mendukung proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan harapan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (Ryan)
