Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB melaksanakan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Selasa (9/9).
Dalam pertemuan ini, Tim Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan maksud koordinasi yaitu untuk menyamakan persepsi antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Polda NTB dalam penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI), menjalin sinergitas dalam pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, serta menggali data dan informasi terkait pelanggaran KI di daerah.
Korwas PPNS Polda NTB, Rusmin, menuturkan bahwa hingga saat ini terdapat satu laporan atau pengaduan terkait perkara Kekayaan Intelektual yang masuk ke Polda NTB. Pihaknya menyambut baik koordinasi ini dan membuka ruang kerja sama lanjutan terkait pengaduan KI terebut.
Selain itu, Tim Kanwil juga menekankan pentingnya dukungan teknis dan taktis dari pihak kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan kasus KI. Diskusi turut membahas perkembangan upaya penanganan pelanggaran KI, mulai dari mekanisme pengaduan, penyelesaian perkara, hingga peningkatan kapasitas PPNS di wilayah.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. “Koordinasi dengan Polda NTB merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual berjalan optimal. Sinergi ini penting bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk memberikan edukasi dan perlindungan nyata bagi para pelaku usaha, kreator, dan masyarakat di NTB,” ujarnya.
Koordinasi berjalan lancar dan penuh semangat kolaborasi. Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB bersama Polda NTB berkomitmen memperkuat kerja sama dalam penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual, baik melalui jalur formal maupun informal.
