Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan audiensi dengan Gubernur NTB pada Jumat (28/11), bertempat di Ruang Rapat Gubernur. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi tim Penyuluh Hukum. Pertemuan tersebut membahas capaian penting pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang kini telah mencapai 100 persen di seluruh NTB.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan beberapa agenda strategis terkait perkembangan Posbankum. Selain melaporkan capaian pembentukannya, ia juga menyampaikan rencana peresmian Posbankum Desa/Kelurahan yang akan dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Lebih lanjut, Kanwil turut melaporkan perkembangan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, di mana dari 64 peserta asal NTB, enam di antaranya berhasil lolos seleksi nasional dan masuk dalam nominasi penerima penghargaan.
“Kami sangat bangga karena enam perwakilan NTB berhasil menembus tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa desa dan kelurahan di NTB memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan akses keadilan serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi agar peresmian Posbankum nanti berjalan sukses,” ujar Mila.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut positif laporan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kegiatan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada enam kepala desa dan lurah asal NTB yang berhasil menjadi penerima Anugerah PJA 2025, serta mendorong agar capaian tersebut menjadi motivasi bagi desa dan kelurahan lainnya.
Audiensi kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama serta dialog singkat dengan para kepala desa dan lurah penerima PJA 2025. Pertemuan berlangsung lancar dan penuh semangat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Provinsi.
Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memperlancar penyelenggaraan peresmian Posbankum sekaligus memastikan layanan bantuan hukum semakin dekat dan merata bagi masyarakat desa dan kelurahan di seluruh NTB.
