Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar rapat Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menunjukkan komitmen dalam membangun ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rapat yang berlangsung pada Senin (16/6) di Ruang Kepala Kanwil NTB tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan studi tiru ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang telah berhasil membangun ZI dengan baik dengan meraih predikat WBBM.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Penanggung Jawab Tim ZI, Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku Wakil Ketua Tim ZI, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) dan Umum selaku Sekretaris Tim ZI, Ketua Tim Pokja, serta seluruh anggota tim ZI Kanwil Kemenkum NTB.
Kepala Bagian TU dan Umum, Muhammad Amin Imran, menyampaikan beberapa catatan penting dari hasil studi tiru ke BPS Bali, di antaranya adalah komitmen seluruh pegawai dalam pembangunan ZI, serta perlunya pengembangan inovasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, melalui arahannya menekankan bahwa inovasi yang telah ada harus terus dilanjutkan dan dikembangkan secara konsisten. Ia juga menggarisbawahi pentingnya fokus terhadap pelayanan eksternal, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Notaris, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dan lainnya.
“Pelayanan publik harus inklusif dan ramah terhadap berbagai kalangan. Oleh karena itu, penyediaan ruang layanan seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, serta sudut kudapan (snack corner) perlu diperhatikan,” kata Mila.
Selain itu, Mila mendorong penguatan komunikasi publik lewat penerapan Mobile Layanan Terpadu (Biladu) dengan pembuatan flyer, serta internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) melalui video atau audio.
Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi perhatian penting untuk menjamin kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, turut menyampaikan tentang peningkatan sarana dan prasarana di ruang layanan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan demi peningkatan pelayanan publik, serta pembuatan flyer layanan publik.
Beberapa anggota Tim ZI juga memberikan masukan seperti kampanye WBBM dan anti gratifikasi, pembaruan jingle dan yel-yel, pengadaan ruang pengaduan, poster internalisasi RB, penyampaian informasi jam pelayanan, hingga capaian kinerja Kanwil Kemenkum NTB.
Tindak Lanjut dan Komitmen Berkelanjutan
Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, masing-masing divisi akan menyusun rencana kegiatan dan kemudian disampaikan ke tim Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi (HRBTI).
Selain itu, akan diproduksi media audio, video, atau infografis terkait internalisasi RB kepada seluruh pegawai. Kegiatan internalisasi RB tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap Rabu dan Jumat sebagai penguatan budaya kerja yang bersih, professional, dan melayani.
