ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen membangun kesadaran dan akes hukum di Desa-Desa NTB melalui Program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes). Hal ini ditegaskan oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam kegiatan sosialisasi Pra-Acara Legal Education pada Kamis (16/01) yang disiarkan secara daring.
Program ini nantinya akan memaksimalkan peran Kepala Desa dalam pembinaan hukum di desa maupun kelurahan untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga nantinya diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyelenggarakan diklat Paralegal.
"Posbankumdes menjadi media bagi masyarakat di Desa untuk mendapat akses hukum. Kami berharap seluruh stakeholder dan masyarakat juga mendukung dalam membangun masyarakat yang sadar hukum di NTB, serta para Penyuluh Hukum di Kanwil Kemenkum NTB dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman hukum untuk masyarakat" jelas Mila.
"Saya juga berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga dapat terlibat dalam kegiatan ini, sehingga nantinya upaya kami dalam membangun Desa Sadar Hukum juga dapat berjalan maksimal," tutur Mila.
Legal Education Program, khususnya Paralegal Justice Award, merupakan upaya memaksimalkan Kepala Desa untuk membangun Desa Sadar Hukum serta menjadi media bagi masyarakat untuk membantu dalam proses penyelesaian permasalahan hukum di Desa.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Edward James Sinaga beserta para Penyuluh Hukum dengan para undangan kegiatan secara virtual yaitu dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi NTB, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa se-NTB, OBH se-NTB dan Kepala Desa/Lurah se-NTB.
