ntb.kemenkum.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga dan JF Penyuluh Hukum mengikuti secara virtual kegiatan Sosialisasi Teknis Seleksi Daerah Kabupaten/Kota Peacemaker Training yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Hukum, Jumat (10/4).
Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kristomo. Kristomo menjelaskan bahwa terdapat jumlah pendaftar sebanyak 2.157 peserta se-Indonesia dan tahapan selanjutnya adalah seleksi peacemaker justice awards serta pelaksanaan seleksi peacemaker training.
Selain itu, Kristomo juga menjelaskan tentang progess posbankum Desa/Kelurahan se-Indonesia diselenggarakan sesuai skema Posbankum Desa/Kelurahan melalui 4 layanan yaitu Layanan Informasi dan Konsultasi Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Layanan Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi, dan Layanan Rujukan Advokat.
Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penjelasan secara teknis terkait proses penilaian seleksi daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia, dimana timeline pelaksanaan penilaian 8 s.d 22 April 2025, selain itu dijelaskan pula tahapan setelah seleksi dilanjutkan dengan peacemaker training dan aktualisasi peserta.
Edward James Sinaga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum NTB telah melaksanakan sosialisasi teknis penilaian seleksi daerah Kab/Kota yang diikuti oleh Kabag Hukum dan Tim Panselda Kab./Kota se- NTB.
"Jumlah peserta seleksi 63 orang kades/lurah dengan rincian sejumlah 15 Kelurahan Kota Mataram, 16 desa Lombok Barat, 3 desa Lombok Tengah, 8 desa Lombok Utara, 5 desa Lombok Timur, 10 desa Sumbawa, 4 desa Sumbawa Barat, 1 desa Dompu, 1 kelurahan kota bima," jelas Kadiv PPPH.
(M. Ilyas)
