Mataram—Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Rabu (26/11/2025) di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB.
Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta dan diikuti oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum, Kabag TU dan Umum serta jajaran pejabat manajerial dan fungsional.
Rapat dibuka oleh Sekjen Nico Afinta yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi oleh para Kepala Biro dan Sekretaris Unit Utama. Dalam laporannya, disampaikan sejumlah capaian, mulai dari reformasi birokrasi yang telah merampungkan seluruh RKT RB hingga B12, progres rencana aksi perjanjian kinerja, tindak lanjut formasi jabatan fungsional, hingga realisasi anggaran yang mencapai 69,41% dengan proyeksi 98,50% pada akhir tahun.
Evaluasi juga menyoroti beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti persentase PSP di beberapa satker, penyelesaian paket e-purchasing, keamanan siber, pencatatan e-kontrak, hingga layanan dan capaian PNBP AHU.
Sebelum rapat ditutup, Plt. Inspektur Jenderal menegaskan delapan poin penguatan, mulai dari percepatan realisasi anggaran tanpa mengabaikan kepatuhan, ketertiban administrasi, pengawasan berjenjang, hingga penuntasan temuan APIP dan BPK.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal kembali menekankan prioritas peningkatan indeks layanan publik, monitoring anggaran dan PSP, keamanan siber, tindak lanjut MoU, quick response terhadap pengaduan masyarakat, serta perhatian khusus bagi Kanwil dengan capaian di bawah 50%.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB menyatakan siap melaksanakan seluruh arahan dan memastikan percepatan capaian kinerja hingga akhir tahun 2025.
