Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut hadir dalam Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2025 secara daring melalui zoom meeting, Selasa (4/11).
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Amin Imran, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hukum NTB.
Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2025 dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa pelaksanaan orientasi dengan metode pembelajaran jarak jauh merupakan langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi pelatihan aparatur. Dengan demikian, diharapkan PPPK dapat memahami nilai-nilai dasar ASN, kode etik, serta budaya kerja Kementerian Hukum.
Kegiatan orientasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman PPPK terhadap nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang mencakup tata nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa orientasi ini menjadi langkah awal penting bagi para PPPK untuk mengenal lebih dalam nilai-nilai organisasi dan tanggung jawab moral sebagai aparatur negara.
Kakanwil menambahkan bahwa penggunaan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) menunjukkan komitmen Kemenkum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mendorong pembelajaran yang fleksibel serta efektif.
“Dengan sistem PJJ, para peserta diharapkan tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa mengurangi kualitas materi dan pembentukan nilai-nilai dasar ASN,” ujarnya.
Kegiatan orientasi PPPK ini akan berlangsung selama beberapa hari, dengan materi yang mencakup penguatan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, wawasan kebangsaan, etika pelayanan publik, dan manajemen ASN di lingkungan Kemenkum.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami peran strategisnya sebagai bagian dari Kementerian Hukum serta mampu berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
