
Mataram – Penguatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat membutuhkan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran, serta pemerataan sumber daya. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Analisis Strategi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” yang diikuti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) secara daring, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Maluku Utara tersebut diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB bersama perwakilan kantor wilayah seluruh Indonesia.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, mengapresiasi penyusunan policy brief dan kertas kerja sebagai upaya membangun analisis kebijakan berbasis akademik dan ilmiah. Ia menyoroti sejumlah persoalan implementasi, mulai dari keterbatasan anggaran, kendala aplikasi pelaporan, hingga tantangan geografis yang memengaruhi jangkauan layanan bantuan hukum.
Sementara itu, hasil analisis Kanwil Kemenkum Maluku Utara mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti keterbatasan SDM, penurunan anggaran, belum meratanya Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), serta minimnya dukungan pemerintah daerah. Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN, Kartiko Nurintias, turut menekankan pentingnya penguatan verifikasi, akreditasi, pengawasan, penyusunan SOP, dan peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum.
Forum diskusi juga membahas kecukupan anggaran bantuan hukum, persyaratan penerima bantuan hukum, penguatan kapasitas paralegal, serta optimalisasi sistem pelaporan. Pemerataan PBH di kabupaten/kota dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan turut menjadi perhatian dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Risman Somantri, menegaskan bahwa hasil analisis dan diskusi strategi kebijakan harus dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di wilayah.
"Penguatan pemahaman terhadap standar layanan bantuan hukum menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dengan para pemangku kepentingan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum yang berkualitas dan menjangkau kelompok yang membutuhkan," ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam DSK ini, Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong penguatan analisis kebijakan sebagai landasan perbaikan penyelenggaraan bantuan hukum dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat.
