
Mataram – Penguatan akses keadilan masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB). Kali ini, Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat kolaborasi penyelesaian permasalahan hukum masyarakat melalui mekanisme mediasi, Senin (3/11/2026).
Koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Erbata Sri Muliatini, bersama Ketua Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa, Rimas Intan Katari, dan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Rimas berkonsultasi mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan mediasi serta pentingnya pendampingan dan edukasi hukum agar masyarakat memahami tahapan penyelesaian permasalahan melalui mediasi.
Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB menjelaskan bahwa Posbankum menyediakan layanan informasi dan konsultasi hukum, pendampingan awal oleh paralegal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum melalui mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Erbata mengapresiasi koordinasi tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi antarlembaga. Pertemuan juga membahas peningkatan kapasitas paralegal melalui sosialisasi dan pendampingan teknis serta peluang pelaksanaan kegiatan bersama antara Kanwil Kemenkum NTB dan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa.
Kolaborasi ini diharapkan membuat layanan Posbankum semakin optimal sehingga masyarakat desa dan kelurahan memiliki akses penyelesaian permasalahan hukum yang mudah, cepat, sederhana, dan mengedepankan musyawarah mufakat.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Risman Somantri, menegaskan bahwa Posbankum harus benar-benar menjadi pilar keadilan di desa dan kelurahan. Keberadaannya tidak sekadar menyediakan layanan konsultasi hukum, tetapi juga membantu masyarakat mendapatkan pendampingan serta penyelesaian persoalan hukum secara tepat.
“Posbankum harus benar-benar menjadi pilar keadilan di desa,” tegas Risman.
