
Jakarta, – Untuk mendorong pemanfaatan hasil riset dan invensi menjadi produk bernilai ekonomi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri pembukaan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (3/11).
Mengusung tema “Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan”, forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini menjadi wadah pertemuan antara inventor, pemegang paten, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, dan investor untuk membuka peluang kerja sama, lisensi, serta komersialisasi hasil invensi.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, serta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar.
Dalam laporannya, Hermansyah Siregar menekankan pentingnya memperkuat ekosistem inovasi nasional agar paten tidak hanya berhenti pada pemberian pelindungan hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Menurutnya, keterhubungan antara inventor dan dunia industri menjadi kunci agar teknologi yang dihasilkan melalui penelitian dapat dikembangkan menjadi produk yang menjawab kebutuhan pasar.
Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pengembangan kekayaan intelektual membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pelindungan hukum terhadap invensi harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset, dukungan pembiayaan, serta kesiapan industri dalam menyerap hasil inovasi.
“Di Asia Tenggara, kita menempati hanya kurang lebih sekitar 22% dari total alumni kita yang mengambil bidang STEM. Kita tertinggal dari Malaysia yang angkanya sudah mencapai 40–43% alumni dari perguruan tingginya itu mengambil jurusan STEM. Kita tertinggal dengan Singapura, dengan 36% jumlah mahasiswa mereka yang mengambil STEM,” ujar Supratman.
Senada dengan hal tersebut, Menko Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya menjembatani hasil penelitian akademik dengan kebutuhan dunia usaha. Ia berharap berbagai invensi yang diperkenalkan melalui FBPI 2026 dapat mendorong lebih banyak inventor untuk terus berkarya sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi bagi masyarakat. “Ada kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia industri yang menyebabkan banyak hasil penelitian belum dapat diterapkan atau diproduksi secara luas,” ujar Yusril
Menanggapi penyelenggaraan forum tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menegaskan komitmen jajarannya untuk memperkuat fasilitasi pelindungan paten sekaligus mendorong pemanfaatan hasil inovasi yang lahir dari daerah.
“Potensi inovasi di Nusa Tenggara Barat perlu terus kita dorong agar tidak berhenti pada tahap penelitian maupun pendaftaran paten. Kami ingin hasil invensi yang dihasilkan perguruan tinggi, peneliti, maupun masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh dunia usaha sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Risman.
Partisipasi Kanwil Kemenkum NTB dalam FBPI 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat peran kantor wilayah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di daerah. Melalui penguatan koordinasi dan pendampingan, hasil riset dan invensi lokal diharapkan semakin siap dikembangkan, dipasarkan, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Barat.



