
Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat turut berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan bertema “Penguatan Pengawasan Indikasi Geografis di Wilayah Provinsi Aceh” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Aceh, Rabu (4/11/2026), secara daring melalui Zoom Meeting. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran analis kebijakan dalam mengkaji implementasi kebijakan, khususnya terkait pelindungan, pengawasan, dan pemanfaatan Indikasi Geografis (IG).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, yang mengapresiasi penyelenggaraan diskusi serta penyusunan policy brief dan policy paper berbasis bukti dan empiris. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa tantangan perlindungan Indikasi Geografis saat ini tidak lagi hanya terletak pada proses pendaftaran, tetapi juga pada pengawasan pascapendaftaran, ketertelusuran produk, dan tata kelola implementasinya. “Persoalan utama Indikasi Geografis bukan lagi pada pendaftaran, melainkan pada pengawasan pascapendaftaran agar sertifikat yang telah diterbitkan benar-benar memberikan perlindungan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegas Andry. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan analisis, penggunaan data yang valid, kesesuaian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta rekomendasi kebijakan yang realistis, tajam, dan dapat ditindaklanjuti.
Dalam diskusi tersebut, peserta memperoleh pemaparan hasil Analisis Evaluasi Kebijakan. Hasil kajian menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan Indikasi Geografis, di antaranya belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pascapendaftaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta belum meratanya pemahaman masyarakat. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah pembentukan Tim Pengawasan Terpadu yang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan MPIG.
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman, yang menjelaskan perubahan paradigma perlindungan IG dari sekadar pendaftaran menuju pemanfaatan produk. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, MPIG, perguruan tinggi, dan pelaku usaha melalui pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, fasilitasi promosi, serta pengembangan akses pasar. Sementara itu, perwakilan MPKG Kopi Gayo, Khalid, membagikan pengalaman pengelolaan Kopi Arabika Gayo yang telah memperoleh pengakuan di Uni Eropa sejak 2017, sekaligus menyampaikan berbagai tantangan dalam menjaga kualitas, produktivitas, dan daya saing produk di pasar internasional.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam forum ini menjadi kesempatan untuk memperoleh wawasan dan praktik baik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai penguatan perlindungan dan pengawasan Indikasi Geografis. Melalui diskusi interaktif, peserta turut bertukar pandangan mengenai penguatan kelembagaan MPIG, pengawasan kualitas produk, serta strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing produk Indikasi Geografis.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, mendukung keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum NTB dalam berbagai forum strategi kebijakan sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas analisis kebijakan di lingkungan kantor wilayah. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi analisis kebijakan serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
