Mataram - Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita dan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual ikuti Diskusi Publik Analisis Urgensi Kebijakan Rancangan Permenkumham tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional (JF) di Bidang Kekayaan Intelektual yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum secara daring pada Selasa (04/11).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, yang menegaskan pentingnya penguatan standar kinerja bagi JF KI sebagai ujung tombak layanan publik di sektor KI. Melalui forum ini, dihimpun masukan untuk memastikan kebijakan yang disusun lebih objektif, terukur, dan berkeadilan.
Pada sesi pemaparan, Tim Kajian BSK Hukum menjelaskan bahwa penyusunan standar kualitas hasil kerja diperlukan untuk menyesuaikan pembinaan jabatan fungsional dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Saat ini, dari empat JF di bidang KI, hanya Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek yang memiliki pedoman mutu yang jelas. JF Analis KI belum memiliki standar baku, sehingga memunculkan variasi output dan beban kerja yang tidak merata di seluruh Indonesia.
Tim kajian juga menyoroti kondisi Analis KI di kantor wilayah yang menangani beragam tugas—mulai dari verifikasi hingga konsultasi dan mediasi—tanpa tolok ukur mutu yang seragam. Rekomendasi yang diajukan meliputi normalisasi pembagian tugas per jenjang jabatan, standarisasi output, serta peluang spesialisasi bagi Analis KI sesuai kebutuhan organisasi.
Pada sesi berikutnya, BKN melalui narasumber Eka R.D. Sitemorang memaparkan transformasi pengelolaan kinerja ASN yang kini berbasis hasil kerja (performance development). Penyusunan SKP dilakukan melalui mekanisme cascading agar selaras dengan sasaran organisasi, sedangkan penilaian kinerja mencakup dimensi hasil kerja dan perilaku kerja sesuai regulasi nasional.
Dalam diskusi, peserta menyampaikan tantangan terkait ketimpangan beban kerja antara pusat dan daerah, serta kebutuhan penyelarasan indikator kinerja antara DJKI dan Kanwil. Tim BSK Hukum menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan akan mengintegrasikannya ke dalam draf akhir rancangan peraturan.
Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati menyatakan dukungannya terhadap penyusunan standar kinerja ini. "Dengan adanya pedoman yang jelas, kinerja di wilayah akan lebih terukur, dan beban kerja dapat dibagi secara lebih proporsional. Kami mendukung penuh penyelarasan standar ini agar pelayanan KI di NTB semakin berkualitas dan berdampak,” ujarnya.
