Mataram - Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Lombok Raya pada, Rabu (4/6).
Musrenbang ini digelar untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi NTB
Musrenbang yang mengusung tema "Menjadi Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia" ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) , Febrian Alphyanto Ruddyard, Gubernur NTB, Lalu M. Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Anggota DPD RI NTB, Evi Apitamaya, Anggota DPR RI Dapil NTB, Nanang Samodra, Ketua DPRD, Baiq Isvie Rupaeda, Bupati/Walikota di NTB, Forkopimda NTB serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB.
Gubernur NTB, Lalu M. Iqbal dalam sambutannya mengatakan Provinsi NTB memiliki sejumlah potensi unggulan yang mendukung ekonomi daerah diantaranya, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwaisata, pertambangan dan energi.
“Struktur perekonomian NTB di Tahun 2024 menurut lapangan usaha, distribusi PDRB terbesar oleh sector pertanian, kehutanan, dan perikanan. Diikuti sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Bappenas menyampaikan tantangan nasional pembanguna global dan nasional 2026, RPJMN 2025-2029 dan penyelarasannya dengan RPJMD 2025-2029, penyusunan rancangan RKP 2026 dan pokok-pokok pikiran pembangunan Provinsi NTB.
Diakhir kegiatan, Menteri Dalam Negeri mengatakan Musrenbang bukan sekadar pertemuan teknokratis, tetapi panggung untuk menyatukan semangat pusat dan daerah dalam menyusun agenda pembangunan yang nyata, konkret, dan berpihak pada masyarakat.
Selain itu, Tito Karnavian juga mengatakan pentingnya sektor pariwisata sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. "Pembangunan NTB harus mengedepankan sinergi antara program pusat dan daerah, dengan pariwisata sebagai motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Mendagri.
