ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB melakukan rapat evaluasi kinerja periode Januari - Februari 2025 pada Senin (03/03) bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam membuka rapat ini mengatakan evaluasi ini membahas apa yang telah, sedang dan yang akan dikerjakan oleh jajaran Kanwil Kemenkum NTB.
"Kita semua perlu memahami proses kerja dari seluruh divisi dan mengetahui tugas dan fungsi dari masing-masing divisi serta bagian untuk meminimalisir kesalahan dalam tugas," tutur Mila.
Dalam rapat ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida memaparkan kinerja dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) periode Januari - Februari 2025.
"Adapun Bidang AHU telah melakukan pelayanan pencetakan apostille sebanyak 95 pelayanan pada bulan Januari dan 93 layanan pencetakan apostille selama bulan Februari. Sementara untuk KI, total permohonan di bulan Januari sebanyak 164 dan bulan Februari sebanyak 180 permohonan," sebut Farida.
Kemudian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan UKUM (PPPH), Edward James Sinaga, menyebutkan dalam periode Januari - Februari 2025 ini dari Pokja Perancang telah melaksanakan pra harmonisasi dan harmonisasi dengan Pemda terkait serta Penyuluh Hukum telah melakukan pendampingan Paralegal Justice Awards (PJA).
"Perancang sampai saat ini telah menyelesaikan harmonisasi atas 11 Raperda dan Raperkada dari total 34 permohonan. Sedangkan untuk penyuluh hukum saat ini tengah fokus memberikan pendampingan pendaftaran PJA dimana saat ini sudah ada 51 Kepala Desa/Lurah di NTB dari target sebanyak 60 Kepala Desa/Lurah," lanjut Edward.
Paparan selanjutnya dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, memaparkan evaluasi kinerja dari Pokja Keuangan dan BMN, Program dan Pelaporan serta Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.
