Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti apel bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (15/9).
Kegiatan apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara hybrid sebagai bentuk kedisiplinan dan kebersamaan ASN dalam memperkuat integritas serta profesionalisme birokrasi. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, yang berperan sebagai pembina apel, menyampaikan sambutannya yang berfokus pada pentingnya netralitas ASN, khususnya pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung pada akhir Agustus 2025.
Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa netralitas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama yang menjamin pelayanan publik berjalan adil, profesional, dan bebas dari kepentingan politik. Netralitas ini, lanjutnya, harus diwujudkan dalam tiga aspek utama, yaitu sikap dan tindakan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan birokrasi. ASN diminta untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tetap memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, dan mengambil keputusan berdasarkan hukum serta regulasi yang berlaku.
Selain itu, Wamenko juga memberikan pesan mengenai pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan. ASN diingatkan agar menjaga perilaku, termasuk dalam penggunaan media sosial, serta memiliki literasi digital yang baik untuk mencegah penyebaran hoaks dan provokasi politik. Ia juga menekankan perlunya sinergi antarinstansi guna menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
Momentum apel bersama ini menjadi pengingat sekaligus komitmen bagi seluruh ASN Kanwil Kemenkum NTB untuk terus memperkuat peran mereka sebagai pelayan masyarakat. Dengan netralitas dan profesionalisme yang terjaga, ASN diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik serta memberikan pelayanan yang adil dan transparan demi kepentingan bangsa dan negara.
