Mataram - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar Upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80 pada 22 Agustus 2025 di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum NTB. Dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, upacara berjalan dengan khidmat.
Kegiatan diawali dengan pembacaan sejarah Kementerian Hukum oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.
Pada pembacaan sejarah tersebut, Anna mengatakan bahwa Kementerian Hukum telah mengalami enam kali perubahan nomenklatur. "Di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia kedelapan, Bapak Prabowo Subianto, dalam susunan kabinetnya dilakukan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi beberapa kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seluruh kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan" ujarnya.
Kementerian Hukum merupakan kementerian induk dari kementerian hasil pemisahan kelembagaan tersebut. Seiring perkembangan organisasi, Hari Lahir Kementerian Hukum ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari Pengayoman sebagai Hari Lahir Kementerian Hukum.
Upacara peringatan Hari Pengayoman tahun ini mengusung tema “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”. Tema tersebut menandai perjalanan Panjang pengabdian Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
Membacakan sambutan Menteri Hukum, Kakanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa peringatan ke-80 bukan sekadar seremonial. "Ini adalah titik refleksi Apakah hukum kita benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberi rasa aman, rasa adil, dan rasa pasti," tuturnya.
Lebih lanjut, Mila menjelaskan tanpa hukum yang kuat, ekonomi akan rapuh, demokrasi akan goyah, dan persatuan bisa tercerai-berai.
"Mari teguhkan tekad bersama. Mari kita jaga warisan bangsa berupa hukum yang berakar pada Pancasila. Mari kita lanjutkan reformasi hukum dengan keberanian, transparansi, dan keterbukaan. Mari kita songsong masa depan dengan hukum yang mampu menjawab tantangan zaman, hukum yang humanis, hukum yang adaptif, hukum yang berpihak pada rakyat." tutupnya
Dalam upacara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada mitra kerja Kemenkum NTB oleh Kakanwil.
