Mataram – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar berbagai lomba hiburan tradisional yang akan dilaksanakan pada Jumat (15/8) di Lapangan Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan ini mengusung semangat kebersamaan dan sportivitas melalui perlombaan yang diikuti oleh ASN dan PPNPN di lingkungan Kanwil. Daftar lomba yang akan dipertandingkan adalah lomba makan kerupuk, lomba sendok kelereng, memasukkan paku ke botol, bakiak atau jalan terompah, lari karung, dan memasak nasi goreng.

Pada perlombaan tersebut, peserta ASN mengenakan pakaian dinas olahraga terbaru berwarna merah, sedangkan PPNPN menggunakan pakaian olahraga bebas rapi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana mempererat tali persaudaraan di lingkungan kerja.

“Semarak lomba ini kami adakan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, memperkuat kerja sama tim, dan tentunya memeriahkan momentum bersejarah bagi bangsa kita serta institusi Kemenkum. Kami berharap seluruh pegawai dapat berpartisipasi dengan penuh antusias dan sportivitas,” ujar Kepala Kanwil.

Acara pembukaan akan dimulai pukul 07.00 WITA dan diharapkan menjadi momen yang penuh semangat, canda tawa, dan kebersamaan bagi seluruh keluarga besar Kanwil Kemenkum NTB.

Mataram - Jaga azas kewarganegaraan tunggal yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan keseragaman kepada seluruh Kantor Wilayah dalam rangka tertib administrasi terhadap proses pemeriksaan pewarganegaraan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita bersama Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum ikuti zoom meeting terkait Sosialisasi Surat Edaran Menteri Hukum tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan pada Kamis (14/08).

Direktur Tata Negara, Dulyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan surat edaran ini merupakan arahan langsung dari Menteri Hukum guna menciptakan proses pewarganegaraan yang efektif dan efisien.

"Pejabat wilayah wajib memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan, memastikan pemohon tidak sedang terlibat dalam proses hukum, proaktif memonitor pengembalian dokumen kewarganegaraan asing dan dokumen keimigrasian dalam waktu 14 hari setelah pengucapan sumpah setia," tegas Dulyono.

Sementara itu, Kasubdit Pewarganegaraan Ditjen AHU, Backy krisnayuda menyampaikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan ke kantor wilayah harus sudah lengkap. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada pemohon secara elektronik dilakukan paling lambat 7 hari sejak dinyatakan memenuhi syarat substantif. Untuk penyampaian non-elektronik, dilakukan paling lambat 7 hari setelah dokumen elektronik diterima. Kantor Wilayah sendiri diberikan kewenangan untuk melakukan konfirmasi ke instansi terkait guna memastikan keabsahan dokumen yang diajukan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB khususnya Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum berkomitmen dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam setiap tahapan proses pewarganegaraan, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-134 TAHUN 2025 yang diterbitkan sebagai respons atas ditemukannya ketidakseragaman dalam pemeriksaan administratif dan substantif serta untuk memperkuat pengawasan pasca-pemberian status WNI.

Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati yang ditemui dalam kesempatan berbeda menyatakan harapannya agar proses pewarganegaraan di NTB dan di seluruh Indonesia dapat lebih tertib, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku guna menjaga integritas kependudukan dan keamanan negara dengan adanya pedoman ini.

PERATURAN_MENTERI_HUKUM_NOMOR_27_TAHUN_2025_TENTANG_PERATURAN_PELAKSANAAN_PERATURAN_PEMERINTAH_NOMOR_56_TAHUN_2021_TENTANG_PENGELOLAAN_ROYALTI_HAK_CIPTA_LAGU_DAN_ATAU_MUSIK.pdf

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan sistem pengumpulan serta pendistribusian royalti musik di Indonesia.

Menurutnya, LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang anggotanya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pencipta, pemegang hak cipta, musisi, pihak terkait, ahli hukum, hingga perwakilan pemerintah. Lembaga ini bertugas mengelola pengumpulan dan pendistribusian royalti secara adil dan transparan.

Supratman menegaskan, ia tidak akan menandatangani persetujuan besaran maupun jenis tarif royalti jika prosesnya tidak dilakukan secara baik dan terbuka untuk diuji publik.

“Itu jaminan yang saya berikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena Kementerian Hukum, apalagi negara, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari distribusi royalti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UUKM, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk membenahi sistem royalti. Salah satu pesan penting yang disampaikannya kepada komisioner LMK adalah agar tidak membebani pelaku usaha kecil.

Supratman menyatakan soal wacana penerapan royalti pada pesta pernikahan dan acara serupa masih menunggu pembahasan internal LMKN. Namun, ia berpesan untuk tidak membebani UMKM maupun pengunjung.

“Saya titip pesan, jangan membebani dulu UMKM. Ciptakan sistem yang lebih rasional. Kalau sekarang sistemnya berdasarkan jumlah kursi, mungkin bisa dipikirkan alternatif lain, seperti berdasarkan luasan tempat. Yang penting, jangan sampai urusan ini langsung dibawa ke ranah pidana. Harus ada mekanisme mediasi,” jelasnya.

Selain itu, Supratman meminta LMK untuk aktif berkomunikasi dengan asosiasi pelaku usaha, seperti perhotelan, pusat perbelanjaan, dan restoran, agar kebijakan yang diambil benar-benar disepakati Bersama. “Royalti itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pelaku usaha yang membayar royalti, bukan pengunjung,” ujarnya.

Sebelumnya, isu mengenai royalti kembali mencuat setelah muncul sengketa hukum antara PT Mitra Bali Sukses, pengelola gerai Mie Gacoan, dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI). Perselisihan terkait pembayaran royalti atas musik yang diputar di gerai Mie Gacoan itu kini berakhir damai.

Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira, dan Sekjen SELMI, Ramsudin Manullang, di Bali pada Jumat (8/8). Dalam perjanjian itu, Mie Gacoan bersedia membayar royalti senilai Rp2,2 miliar untuk penggunaan musik atau lagu selama periode 2022 hingga Desember 2025.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menegaskan, Ia dan jajaran Kanwil Kemenkum NTB akan turut mendukung setiap program Menteri Hukum terkait penguatan pengawasan royalti dengan tidak membebani UMKM maupun pengunjung.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meluncurkan program Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Kekayaan Intelektual (KI), Rabu (13/08/2025). Dengan program ini, pelaku usaha bisa mendapatkan akses permodalan dari bank dengan menjaminkan sertifikat KI mereka, khususnya sertifikat merek.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan terobosan ini menjawab kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif akan adanya akses permodalan. Sertifikat KI menjadi aset produktif yang bernilai ekonomi tinggi dan diakui oleh lembaga keuangan.

"Hari ini kita mengubah paradigma. Sertifikat Kekayaan Intelektual tidak hanya dipajang di dinding, namun sebagai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam akses permodalan," ujar Supratman dalam acara IPXpose Indonesia di SMESCO, Jakarta.

Sebagai langkah awal, program ini memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang telah memiliki sertifikat merek. Selanjutnya, skema permodalan akan dikembangkan juga bagi jenis sertifikat KI lainnya.

"Ke depan, skema ini akan terus kami kembangkan untuk mencakup Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta, membuka gerbang kesejahteraan yang lebih luas bagi para inovator dan kreator di seluruh pelosok negeri," katanya.

"Kita menjadi negara ke-15 di dunia yang menggunakan sertifikat KI sebagai kolateral pinjaman. Kita menjadi yang ke-3 di ASEAN, setelah Singapura dan Malaysia," tambah Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan citra KI Indonesia di panggung internasional. Menurutnya, pengelolaan KI yang profesional akan mendukung investasi dan menguatkan posisi tawar dagang.

"KI merupakan instrumen strategis dalam membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan. Dalam ekosistem global yang kompetitif saat ini, negara yang mampu mengelola kekayaan intelektualnya dengan baik akan memiliki keunggulan dalam mendorong investasi, memperkuat posisi tawar dagang, dan menciptakan nilai tambah yang tinggi," ujar Menkum.

Indonesia juga akan menjadi inisiator dalam pengelolaan royalti internasional di era platform digital saat ini, melalui inisiasi 'Protokol Jakarta'. Supratman menerangkan kalau Kemenkum menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan 'Protokol Jakarta', untuk kemudian disampaikan kepada World Intellectual Property Organization (WIPO).

"Gagasan besar ini (Protokol Jakarta) saya sendiri akan menyampaikan dalam pertemuan bersama WIPO Jenewa. Ini bukan hanya untuk kepentingan Indonesia tetapi semua anggota WIPO, khususnya negara-negara berkembang," tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang hadir secara langsung memberikan dukungannya terhadap program kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif akan adanya akses permodalan. Mila mengatakan program ini dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan ekonomi lokal serta menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang lebih aman dan berkembang.