ntb.kemenkumham.go.id - Optimalisasikan pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan Fidusia dan layanan apostille, Kanwil Kemenkumham NTB gelar diseminasi pada Senin (22/07).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, Herman Sawiran yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Parlindungan, mengatakan dalam sambutannya salah satu penunjang perekonomian nasional adalah dengan pemberian kredit atau pinjaman.

"Salah satu peningkatan perekonomian nasional dari sektor permodalan dapat dicapai dengan pemberian kredit dan pinjaman. Di Indonesia sendiri, perkembangan fidusia bergerak ke arah benda tidak bergerak," jelas Herman.

Hal ini, disebutkan Herman, merupakan penyebab dari rasa kebutuhan dari masyarakat itu sendiri yang menjaminkan benda tak bergerak dan dipengaruhi juga oleh berlakunya undang-undang pokok agraria di Indonesia.

Untuk memberikan kemudahan akses pelaku usaha dalam menjaminkan asetnya melalui jaminan fidusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengeluarkan kebijakan mulai dari pengembangan sistem jaminan fidusia elektronik, sosialisasi urgensi pemberitahuan, penghapusan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dan mengeluarkan pengumuman kewajiban melakukan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia sesuai dengan amanat Menkumham Yasonna H. Laoly yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021.

Diketahui juga Kanwil Kemenkumham NTB yang merupakan perpanjangan dari Ditjen AHU telah menerima sebanyak 42.289 transaksi permohonan fidusia pada periode Januari hingga Juni 2024.

Selain menjelaskan terkait fidusia, diseminasi ini juga membahas terkait apostille. Kanwil Kemenkumham NTB sendiri mulai Juli 2023 lalu sudah dapat mencetak apostille dan pada 2024 periode Januari hingga Juni telah berhasil mencetak 221 dokumen dari pemohon yang ada di NTB.

Dalam kegiatan ini hadir sebagai narasumber Efiana Rose selaku Analis Hukum dari Ditjen AHU, Kombes Pol Azas Siagian selaku Kabid Hukum Polda NTB dan Theresia Epifanie selaku Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTB

ntb.kemenkumham.go.id - Kepala Bidang Hukum, Polda NTB, Kombes Pol, Abdul Azas Sinagian tegaskan Pemerintah menjamin fidusia, dimana kepolisian juga turut andil dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini dikemukakan saat memberikan materi pada Diseminasi yang digelar Kanwil Kemenkumham NTB pada Senin (22/07).

"Peran kami, kepolisian dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia sudah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia," jelas Azas.

Azas menjelaskan kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur- unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya.

Azas juga menyebutkan eksekusi jaminan fidusia haruslah memiliki surat permintaan pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, memiliki sertifikat jamin fidusia, jaminan fidusia tersebut terdaftar di Kemenkumham dan ada di wilayah NKRI.

Pemberi Fidusia tidak bisa serta-merta menarik jaminan fidusia. Pasalnya, dengan perjanjian fidusia, apabila terjadi wanprestasi oleh penerima fidusia, maka pihak pemberi jaminan fidusia harus melaporkannya terlebih dahulu ke pengadilan. Setelahnya, baru Kepolisian bisa menjalankan tugas pengamanan terhadap eksekusi jaminan fidusia.

"Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus dikirimkan pemberi jaminan fidusia atau kuasa hukumnya dan ditujukan kepada Kapolda atau Kapolres setelah putusan pengadilan atas eksekusi jaminan fidusia yang dimaksud telah terbit," lanjut Azas.

Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan yang ditemui di tempat terpisah mengatakan masyarakat dapat menggunakan jaminan fidusia untuk melindungi hak dan kewajibannya, dalam berbagai keperluan seperti pengajuan kredit modal usaha, membeli rumah atau keperluan lainnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Atas berbagai kemudahan ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian fidusia, khususnya membaca dan memahami akad perjanjian kredit sebelum di tandatangani.

Paspor Nol Rupiah bagi calon TKI dan Warga Negara Indonesia Tak mampu di luar negeri, ntb.kemenkumham.go.id.

TKI atau yang belakangan lebih dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu kelompok yang akan selalu berurusan dengan Imigrasi di setiap prosesnya. Namun, selama ini tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bagi mereka yang masuk kategori calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau CPMII yang pertama kali akan bekerja di luar negeri, ternyata mendapat keistimewaan.

Salah satunya soal kepengurusan Paspornya. Bagaimana tidak, jika biasanya permohonan paspor harus membayar 350 ribu rupiah (untuk paspor biasa), namun bagi calon TKI yang baru pertama kali akan bekerja di luar negeri, justru di berikan tarif Rp. 0,- alias gratis.

Begitu pun dengan mereka yang berstatus WNI dan menetap di luar negeri. Dalam sejumlah kasus tertentu mereka diharuskan untuk kembali melakukan pembuatan paspor dengan urgensi yang berbeda-beda. Mereka ini pun bisa mendapat tarif nol rupiah, dengan sejumlah persyaratan dan ketentuan

Dasar Hukum Paspor Nol Rupiah Bagi Calon TKI dan WNI Tak Mampu Di Luar Negeri

Adapun dasar hukum dari paspor Nol Rupiah ini tertuang dalam Permenkumham No 9 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian. 

Bagi Calon TKI/PMI Pertama Kali

Paspor Haji dan Umrah, Tidak Perlu Rekomendasi dari Kementerian Agama lagi. ntb.kemenkumham.go.id. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan paspor untuk keperluan haji dan umrah, saat ini sudah tidak perlu lagi melampirkan surat rekomendasi dari Kanwil Kemenag.

Alasannya, karena dari Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sudah menetapkan Persyaratan Penerbitan Paspor melalui Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-0252 tertanggal 28 Agustus 2023, Perihal Penegasan Persyaratan Penerbitan Paspor dan Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dalam Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim tersebut, ditegaskan bahwa rekomendasi dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait tidak diperlukan sebagai persyaratan penerbitan Paspor Republik Indonesia dengan tujuan perjalanan ke luar negeri dalam rangka:

a) magang;

b) haji dan umroh; dan

c) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

Sehingga, dengan telah berlakunya Aturan ini, para travel agent haji dan umrah maupun masyarakat secara umum tidak perlu lagi meminta surat rekomendasi dari Pihak Kanwil Kementerian Agama saat akan mengajukan paspor ke Kantor Imigrasi.

Selain itu, Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia ini juga menyebutkan secara jelas beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mengajukan permohonan paspor biasa di kantor imigrasi seluruh Indonesia, tidak berdasarkan domisili yang bersangkutan;
2. Bagi PMI yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak paspor biasa sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian yang mengajukan paspor 24 halaman dan berlaku selama 5 (lima) tahun; 

Penegasan_Persyaratan_Penerbitan_Paspor_dan_Tata_Cara_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_TPI.pdf