Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar rapat evaluasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Selasa (26/8).

Bertempat di ruang Kakanwil Kemenkum NTB, rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan perwakilan MPD Notaris se-Pulau Lombok.

Memimpin rapat secara langsung, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa pengawasan terhadap notaris menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas pelayanan kenotariatan. “Dengan pengawasan yang baik, kita bisa mencegah kesalahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah permasalahan mulai dari kewenangan jabatan notaris di tingkat kabupaten/kota, meningkatnya laporan dugaan pelanggaran kode etik, hingga bertambahnya permintaan izin penyidikan dari aparat penegak hukum kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Rapat juga menyoroti pengembangan aplikasi Siparis dengan rencana penambahan fitur baru yang diharapkan dapat mendukung kerja MPD Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menutup rapat, Mila menekankan agar MPD memiliki daftar pemeriksaan standar yang dapat menjadi acuan saat melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris. Ke depan, Kemenkum NTB akan memetakan pengembangan fitur aplikasi Siparis sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap notaris di seluruh wilayah NTB.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Edward James Sinaga, memberikan penjelasan mengenai makna BerAKHLAK yang menjadi Core Values ASN kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Bertempat di ruang rapat Kadiv P3H, Edward James Sinaga menyampaikan bahwa BerAKHLAK merupakan kepanjangan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

*Akronim ini merupakan landasan untuk penguatan budaya kerja ASN, menekankan semangat pengabdian melalui employer branding #banggamelayanibangsa untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Edward.

Dengan penanaman Core Values ASN BerAKHLAK ini, diharapkan CPNS dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya kerja yang positif di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Penanaman Core Values ASN BerAKHLAK ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB untuk memperkuat pendalaman materi Latsar CPNS dan meningkatkan kompetensi CPNS serta dapat menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati terus menekankan kepada seluruh jajarannya agar dapat bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip BerAKHLAK dan peraturan yang berlaku.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Selasa (26/8).

Dua Raperbup yang menjadi pembahasan kali ini tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati serta tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Entitas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada Raperbup Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, Tim memberikan catatan bahwa terdapat permasalahan secara substansi maupun teknik dalam pasal tersebut maka disarankan agar rumusan Pasal 11 diubah.

Kepala Dinas Kesehatan, Carlof, menyampaikan bahwa BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pegawai sehingga disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada BLUD tersebut.

Selain itu, pada Raperbup Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Entitas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten Sumbawa Barat, perlu memperhatikan konsiderans menimbang apakah bersifat atribusi atau delegasi, sebab dalam konsiderans menimbang mencerminkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati ini dibuat berdasarkan kewenangan delegasi dari peraturan perundamg-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, dalam ketentuan umum, terdapat kata atau istilah yang tidak digunakan berulang-ulang dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, sehingga perlu dicermati dan disesuaikan kembali pengaturannya.

I Gusti Putu Milawati, selaku Kakanwil Kemenkum NTB mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah melibatkan Perancang Peraturan Perundangan pada Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam tahapan pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB mengatakan ‎Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan substansi Raperbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah.

"Melalui harmonisasi, kita ingin memastikan setiap regulasi daerah memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Aparatur dan Kemasyarakatan, Ibrahim, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin.

Dia menyebut pendampingan oleh Kemenkum sangat membantu dalam penyusunan produk hukum daerah, terutama upaya menghadirkan tata kelola rumah sakit yang profesional dan berprinsip pada kepentingan masyarakat.

Turut hadir Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum NTB.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara hasil pengharmonisasian antara Pemrakarsa dengan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB

Mataram - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi NTB, Senin (25/8).

Dalam audiensi yang bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB, Kakanwil Kemenkum NTB menyoroti laporan masyarakat yang muncul dalam kurun waktu lima bulan terakhir terkait dugaan pelanggaran kode etik Notaris.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengwil INI NTB, Mulyadi menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan Notaris terseret dalam permasalahan adalah kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ia menegaskan bahwa Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus memberikan bimbingan kepada seluruh anggotanya.

Mulyadi juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan audiensi ini adalah untuk menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan Kanwil Kemenkum NTB dalam melaksanakan kegiatan pendampingan serta penguatan bagi seluruh Notaris se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menyambut baik rencana kegiatan tersebut, Kakanwil mengingatkan pentingnya upaya pendampingan dan penguatan bagi seluruh Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Melalui kegiatan ini, diharapkan para Notaris dapat semakin memahami kewenangan serta fungsi jabatan Notaris, sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul terkait produk yang dihasilkan." ujarnya

Turut hadir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, dan Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi NTB serta Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi NTB.

Audiensi ini mencerminkan semangat sinergi dan keterbukaan antara Kementerian Hukum dan pemangku profesi notaris di daerah, guna memastikan pelaksanaan tugas jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme.