ntb.kemenkumham.go.id - Evaluasi capaian kinerja di tahun 2024 dan susun program kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil NTB, Farida dan Sub Bidang AHU, hadiri secara langsung Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Layanan AHU di Mercure Kemayoran Jakarta (10/12).
Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 8 Desember hingga 11 Desember 2024 ini, turut dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Dalam Rakernis ini, Supratman menekankan beberapa hal dari Ditjen AHU.
"Adapun tugas dari Kementerian yaitu merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan. Pada Ditjen AHU, terdapat Direktorat Pidana, Direktorat Perdata, Direktorat Tata Negara dan Direktorat Teknologi Informasi yang masing-masing memiliki tugas dengan tujuan melayani masyarakat," jelasnya.
Selain melaksanakan tugas pelayanan publik, lanjut Menkum, Ditjen AHU juga terlibat dalam agenda nasional dan internasional, seperti survei Business Ready oleh World Bank, keanggotaan Financial Action Task Force (FATF), hingga upaya Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Supratman juga melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kerja sama Penanaman Modal dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Data dan Informasi atas Legalitas Badan Hukum dan Badan Usaha. Perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat menjadi langkah dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
Farida sendiri memaparkan, sampai saat ini Kanwil NTB telah menerima 18 permohonanan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dimana 15 sudah berproses, 3 dalam proses Permohonan Syarat Administrasi, Pengawasan Kenotariatan yang sudah dilaksanakan baik tingkat MPDN, MPWN, dan MKNW. Selain itu ia turut menyampaikan Kanwil NTB telah melakukan Kerjasama dengan membuka layanan AHU di NTB Mall (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) guna penyebaran informasi layanan AHU ke masyarakat di NTB serta diharapkan kedepan adanya duta-duta AHU diperguruan tinggi serta program lain yang mendukung pelaksanaan kerja-kerja Ditjen AHU yang bersinergi dengan semua pemangku kepentingan didaerah
Dalam Rakernis ini, para Pimpinan Tinggi AHU juga memberikan paparannya secara panel yang masing – masing Direktorat memberikan pengarahan terkait tugas dan fungsinya. Juga dilakukan pembahasan terkait evaluasi capaian Kinerja, Strategi Peningkatan PNBP, Penguatan Peran BHP, Standarisasi dan Kualifikasi SDM Layanan AHU, dan Branding Layanan AHU yang terbagi kedalam 5 pokja.
Dari 5 Pokja tersebut, Rakernis ini melahirkan beberapa rekomendasi. Meliputi review berkala Renstra Ditjen AHU (Pokja 1), strategi peningkatan PNBP (Pokja 2), penguatan peran Balai Harta Peninggalan (BHP) (Pokja 3), peningkatan kualitas SDM (Pokja 4), serta branding layanan AHU (Pokja 5). Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan kedepannya dapat diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Ditjen AHU, agar sesuai dengan tata nilai PASTI.
