Lombok Timur — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) terus memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat dengan menggencarkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan, Kamis (6/11). Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Timur, Selong, ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat.
Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Hubaidi, dan dihadiri oleh para Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur, pejabat dari Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Bagian Hukum Setda Lombok Timur, dan jajaran Penyuluh Hukum Kemenkum NTB.
Dalam sambutannya, Hubaidi menekankan pentingnya pemahaman hukum di masyarakat sebagai langkah preventif dalam mencegah konflik sosial dan sengketa hukum.
“Posbakum di tingkat desa menjadi instrumen nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten. Sopian Maruf menjelaskan tentang peran paralegal dan Posbakum sebagai garda terdepan dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat, berlandaskan UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta regulasi turunannya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperluas akses keadilan hingga ke pelosok desa.
"Kemenkum NTB terus berupaya memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum. Posbakum Desa menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” tegas Milawati.
