ntb.kemenkumham.go.id - Dalam rangka menjalin silaturahmi, kebersamaan antar instansi dan menjaga semangat olahraga, Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti Turnamen Tenis Lapangan Kajati Cup, bertempat di Lapangan Tenis Adhyaksa, Jumat (17/5).

Dalam turnamen ini, diikuti oleh 19 tim yang mewakili instansi di Nusa Tenggara Barat dan akan digelar dalam format beregu kelompok umur 80, 90 dan 100. Sebagai perwakilan Kanwil Kemenkumham NTB, hadir sebagai peserta Kepala Lapas Terbuka Lombok Tengah, Anak Agung Gede Ngurah Putra, dan Plt. Kepala LPKA Lombok Tengah, Amam Saifulhaq, Kepala Rutan Praya, Aris Sakuriyadi dan jajaran di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB, Guntur, Wahyu, Ahmadan.

Turnamen yang akan digelar selama 3 hari ini pada (17-19 Mei 2024) dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Bambang Gunawan. Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan terima kasih kepada Pj. Gubernur yang diwakili oleh Pj. Sekda Pemerintah Provinsi NTB, Forkopinda dan seluruh instansi vertikal serta BUMN-BUMD, sehingga Kajati Cup dapat terselenggara.

"Menang kalah adalah biasa, yang lebih berharga adalah kebersamaan dan silaturahmi. Selamat bertanding, semoga turnammen Kajati Cup ini bisa berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan apa yang kita rencanakan," Ucap Kajati NTB.

Sejalan dengan hal tersebut, Pj. Sekda Provinsi NTB, Ibnu Salim yang mewakili Pj. Gubernur mengatakan kegiatan ini menjadi penguat kebersamaan diantara instansi. "Selamat atas terselenggaranya turnamen tenis lapangan Kajati Cup, semoga berjalan lancar dan tertib, mudah-mudahan dapat melahirkan atlet-atlet yang handal di kemudian hari. Jaga sportivitas dan silaturahmi," Ujar Ibnu Salim.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan yang hadir dalam pembukaan Kajati Cup menuturkan, selain menjaga sinergitas, turnamen ini merupakan bentuk kegiatan dalam menjaga semangat dalam berolahraga, pengembangan potensi di bidang olahraga serta meningkatkan daya tahan tubuh.

"Pelaksanaan turnamen ini bertujuan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta ajang silaturahmi antar instansi di wilayah Nusa Tenggara Barat," ujar Parlindungan.

Sementara itu, Menkumham Yasonna H. Laoly dalam kesempatan berbeda mengatakan, salah satu cara mengembangkan sumber daya manusia adalah melalui pembinaan olahraga sehingga SDM Kemenkumham memiliki keunggulan kompetitif di berbagai sektor. Selain menghasilkan tubuh yang sehat, hasil akhirnya adalah kinerja yang produktif. “Kita tetap sehat dan menjadi lebih produktif. Di samping itu, dapat bersilaturahim di lapangan olahraga,” ujar Yasonna. (M. Ilyas)

ntb.kemenkumham.go.id - Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan para pihak, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ilustrasi sederhananya, apabila seseorang kredit motor meski nama yang diajukan dalam proses registrasi adalah pihak yang mengajukan kredit, namun sebenarnya motor tersebut masih dalam kuasa dealer. Selama ini permasalahan hukum terkait fidusia terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat.

"Melalui kegiatan yang diselenggarakan hari ini kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Jaminan Fidusia sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan hukum di bidang tersebut," kata Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kabid Pelayanan Hukum Puan Rusmayadi pada acara 'Optimalisasi Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia serta Penerapan PMPJ bagi Notaris" di Hotel Grand Samota, Sumbawa, Kamis (16/5).

Parlindungan mengatakan, permasalahan hukum di bidang fidusia sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama yang menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen untuk kredit kendaraan. Karena ketidaktahuan, lanjut Parlindungan, masyarakat mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang telah menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kemenkumham NTB, kata Parlindungan, merupakan kantor pendaftaran fidusia di provinsi yang dikenal dengan sebutan lain 'Bumi Gora.' Adapun layanannya meliputi pendaftaran perjanjian pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pendaftaran perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, dan pencoretan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia yang telah berbasis teknologi informasi.

"Kami juga terus mendorong agar para notaris menerapkan PMPJ sebagai langkah preventif-anitisipatif tindak pidana pencucian uang (TPPU)," imbuh Parlindungan.

Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber yakni Afri Leonardo (Analis Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RI), Iden Yustitia (Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/IPPAT Kabupaten Sumbawa Barat), Nindya Indah Harista (Analis Hukum Subdit Notariat Direktorat Perdata Ditjen AHU), serta Samdani (Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTB).

Di mana masing-masing narasumber secara berurutan menyampaikan materi terkait layanan jaminan fidusia, implementasi serta mitigasi jaminan fidusia di masyarakat, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris, serta layanan legalisasi Apostille.

Sebanyak 29 peserta mengikuti kegiatan ini yang meliputi pihak perbankan, pembiayaan (finance), serta notaris yang bertugas di Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya.

Kegiatan Diseminasi Layanan Fidusia dan Penerapan PMPJ kali ini tentunya sejalan dengan arahan Menkumham Yasonna H. Laoly yang dalam sejumlah kesempatan selalu menekankan pentingnya mengenali risiko hukum yang timbul dari jaminan fidusia.
Selain itu Yasonna juga mendorong notaris untuk selalu memastikan bahwa pembuatan akta oleh notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dikarenakan sebagai profesi yang sangat strategis, para notaris diharapkan bertindak profesional, jujur, amanah, dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta proaktif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang," ujar Yasonna.

(Junianto Budi Setyawan/John)

ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB menggelar kegiatan penyebaran informasi (diseminasi) terkait 'Optimalisasi Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia serta Penerapan PMPJ bagi Notaris" di Hotel Grand Samota, Sumbawa, Kamis (16/5).

Sebanyak 29 peserta mengikuti kegiatan ini yang meliputi pihak perbankan, pembiayaan (finance), serta notaris yang bertugas di Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kabid Pelayanan Hukum Puan Rusmayadi mengatakan, melalui kegiatan ini Kemenkumham mengajak masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman serta memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia dan pemahaman atas implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber yakni Afri Leonardo (Analis Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RI), Iden Yustitia (Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/IPPAT Kabupaten Sumbawa Barat), Nindya Indah Harista (Analis Hukum Subdit Notariat Direktorat Perdata Ditjen AHU), serta Samdani (Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTB).

Di mana masing-masing narasumber secara berurutan menyampaikan materi terkait layanan jaminan fidusia, implementasi serta mitigasi jaminan fidusia di masyarakat, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris, serta layanan legalisasi Apostille.

Kegiatan Diseminasi Layanan Fidusia dan Penerapan PMPJ kali ini tentunya sejalan dengan arahan Menkumham Yasonna H. Laoly yang dalam sejumlah kesempatan selalu menekankan pentingnya mengenali risiko hukum yang timbul dari jaminan fidusia.
Selain itu Yasonna juga mendorong notaris untuk selalu memastikan bahwa pembuatan akta oleh notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dikarenakan sebagai profesi yang sangat strategis, para notaris diharapkan bertindak profesional, jujur, amanah, dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta proaktif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang," ujar Yasonna.

Untuk diketahui, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sementara itu, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) adalah salah satu prinsip untuk mencegah terjadinya pencucian uang sesuai yang diatur dalam UU TPPU pasal 18. Inti dari PMPJ meliputi 3 kegiatan yaitu identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Tujuannya untuk menelusuri proses terjadinya pencucian uang sehingga memudahkan penegak hukum melakukan investigasi. (John)

ntb.kemenkumham.go.id - Kamis (16/05), Tim Kanwil Kemenkumham NTB yang didampingi oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK) hadir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat guna melakukan monitoring dan evaluasi layanan.

Tim yang dipimpin oleh Pungka M. Sinaga selaku Kepala Bidang HAM pada Kanwil Kemenkumham NTB menyampaikan bahwa hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur kinerja dan kualitas layanan yang telah diberikan.

"Bapak Menkumham Yasonna H. Laoly sudah mengamanatkan jajarannya untuk memberikan layanan yang berdampak pada masyarakat. Oleh sebab itu, hasil survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi 3AS ini tepat untuk dijadikan sebagai acuan peningkatan layanan," ungkap Pungka kepada jajaran Lapas Lombok Barat.

Sedangkan Indra Firmansyah selaku Kasubbid P3HAM menyampaikan bahwa layanan pada Lembaga Pemasyarakatan Lombok Barat sudah sangat baik sampai saat ini.

"Namun apabila dikemudian hari terdapat masukan dari masyarakat melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat, maka alangkah baiknya segera ditindaklanjuti untuk menjaga tren positif kualitas layanan yang telah diberikan," tambah Indra.

M. Fadli selaku Kalapas Lombok Barat menyambut baik dan mengapresiasi Tim Kanwil Kemenkumham NTB yang pro aktif untuk hadir di Unit Pelaksana Teknis. Dirinya juga berkomitmen akan mengedepankan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai sarana peningkatan layanan di kemudian hari.

Sebagaimana diketahui, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan telah memberikan amanat pada jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas layanan umum maupun ramah HAM, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung.

"Selain memberikan dampak positif pada masyarakat, dengan meningkatnya kinerja dan kualitas layanan di berbagai lini pada jajaran Kemenkumham NTB, kami optimis pada tahun 2024 ini jajaran Kanwil Kemenkumham NTB dapat meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tutup Parlindungan. (Huda)