ntb.kemenkumham.go.id – Bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kanwil Kemenkumham NTB hadir guna melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Kamis (4/7).

Tim Kanwil Kemenkumham NTB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum dan JDIH, Bambang Mustiko, diterima oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lombok Barat, Dedy. Dedy mengungkapkan bahwa pengelolaan JDIH sudah berjalan dengan baik, namun sesekali terkendala akibat kendala teknis diakibatkan kurangnya sarana prasarana dalam penyajian dokumen hukum pada aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan koordinasi, Tim menyampaikan kepada operator instansi terkait penginputan metadata dan pelaporan e-reporting. Penginputan harus disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang telah disahkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Sedangkan pembinaan anggota JDIH di wilayah yang dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat, aplikasi JDIH tidak terdapat kendala dan selalu dilakukan monitoring untuk menyajikan layanan dan informasi hukum terbaik bagi masyarakat.

JDIH sendiri merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Sebelumnya Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sempat mengungkapkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dalam JDIH antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

“Dengan segudang manfaat bagi masyarakat dari penyelenggaraan JDIH, Kanwil Kemenkumham NTB selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah NTB agar kemudahan masyarakat memperoleh informasi hukum dapat terwujud,” tambah Parlindungan. (Huda)

Kendala urus paspor pasca ransomware, masyarakat diminta lapor ke Kantor Imigrasi. ntb.kemenkumham.go.id.

Pasca serangan ransomware ke PDN beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan berbasis elektronik atau online, tentunya mengharuskan dilaksanakannya upaya proses pemulihan layanan. Hal ini mengingat bahwa serangan tersebut memberikan dampak hampir ke berbagai layanan Kementerian atau Lembaga yang terintegrasi.

Termasuk Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Berbagai upaya pemulihan juga sudah mulai dilakukan, walaupun tentu saja tidak bisa se instan itu. Faktanya, dampak yang ditimbulkan biasanya akan terlihat dalam waktu beberapa hari berikutnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Parlindungan, menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di Wilayah Nusa Tenggara Barat agar dapat berperan aktif. Khususnya dalam membantu pemerintah untuk melihat apa saja dampak terhadap layanan yang ditimbulkan.

Parlindungan menuturkan bahwa Masyarakat bisa datang ke kantor imigrasi, dan melapor jika ada kendala terkait dengan layanan Imigrasi, pasca kejadian tersebut.

"Masyarakat bisa datang ke kantor imigrasi, laporkan ke bagian penerimaan berkas atau ke ruang Yankomas. Yang penting kata kuncinya adalah pemohon sudah melakukan pembayaran, dengan membawa bukti bayar, dan bukti pendaftaran aplikasi M-paspor. Jangan lupa juga bukti SS tangkapan layar atau notifikasi kendala seperti notif kadaluarsa atau notif error lainnya" tuturnya

Lebih lanjut, himbauan ini dikeluarkan bukan tanpa sebab dan alasan. Pasalnya, sejumlah masyarakat yang mengajukan permohonan layanan paspor, mengeluhkan berbagai kendala. Hal ini diketahui tidak hanya di lapangan namun juga di sejumlah media online yang menjadi media curhat netizen.

Adapun kendala di maksud seperti sudah bayar, tapi kode tidak keluar sampai muncul notifikasi kadaluarsa. Atau pendaftaran melalui M-Paspor yang notifikasi nya tidak masuk ke email padahal sudah lunas bayar. Tentunya hal ini menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Oleh sebab itu, Parlindungan sangat mengharapkan peran masyarakat untuk segera datang melapor ke Kantor Imigrasi terdekat, jika menemukan kendala seperti ini. Karena akan sangat membantu dalam mengevaluasi apa saja dampak yang ditimbulkan pasca serangan PDN beberapa waktu lalu.

Selain itu hal ini juga dimaksudkan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh dampak kejadian itu. Tentunya mengingat masyarakat sudah melakukan kewajibannya untuk pembayaran dan kelengkapan administrasi lainnya. Maka sudah seharusnya selaku pelayan masyarakat mampu memberikan solusi yang dibutuhkan.

Nah, bagi anda yang memang mengalami kendala seputar layanan keimigrasian di area Nusa Tenggara Barat, dapat datang secara langsung ke Kantor Imigrasi terdekat di kabupaten/kota anda. Atau dapat juga mengunjungi laman situs resmi UPT keimigrasian di wilayah NTB berikut ini.

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
2. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima
3. Kantor Imigrasi kelas II TPI Sumbawa Besar

ntb.kemenkumham.go.id - Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanwil Kemenkumham NTB mengadakan pendampingan Aksi HAM di Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (2/7). Kegiatan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan operator berjumlah 40 orang.

Kegiatan dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Sumbawa Barat, Hirawansyah. Dalam kesempatan tersebut Hirawansyah menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh atas dorongan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham NTB dalam pencapaian Aksi HAM di Kabupaten Sumbawa Barat.

"Saya juga berharap pada tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan peningkatan penghargaan. Pada tahun 2023 berpredikat Cukup Peduli HAM. Semoga tahun ini bisa berpredikat Peduli HAM," ujar Hirawansyah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang HAM Pungka M. Sinaga, Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Hasanuddin, dan Kasubbid Pemajuan HAM, Supardan.

Pungka M. Sinaga menyampaikan maksud serta tujuan kegiatan pendampingan Aksi HAM di Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 adalah meningkatkan pemahaman kepada Organisasi Perangkat Daerah dan operator yang menangani dalam hal pemenuhan data dukung Aksi HAM. "Aksi HAM terdapat 4 kelompok sasaran yaitu perempuan, disabilitas, anak dan masyarakat adat," ujarnya.

Pungka M. Sinaga menyampaikan bahwa Tim Bidang HAM Kemenkumham NTB telah melakukan koordinasi dengan Pj. Gubernur NTB dan Roadshow ke 10 Kabupaten/Kota dengan bertemu Sekda masing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut Pungka juga memaparkan permasalahan - permasalahan apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan data dukung dan memberikan tips dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

(Junianto Budi Setyawan)