ntb.kemenkumham.go.id - Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM Gusti Ayu P. Suwardani mengunjungi Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Kamis (11/7).

Kedatangan Gusti Ayu P. Suwardani didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Herman Sawiran dan disambut Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mataram Riva Dilyanti.

Gusti Ayu P. Suwardani mengatakan, kunjungan ini merupakan monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang telah dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram serta pengumpulan data dukung pelaksanaan P2HAM di Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Dari hasil pengecekan, sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Mataram sudah cukup memadai. Hanya saja perlu diperhatikan beberapa aspek yang harus ditingkatkan untuk pelayanan yang maksimal," ujar Gusti Ayu P. Suwardani.

Herman Sawiran berterima kasih karena Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM berkesempatan melakukan kunjungan serta telah memberikan arahan. "Kami berharap setelah adanya kunjungan ini dapat meningkatkan kualitas P2HAM di Lapas Perempuan Kelas III Mataram," ujar Herman Sawiran.

Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau beberapa ruang pelayanan yang ada pada Lapas Perempuan Kelas III Mataram seperti toilet disabilitas, ruang menyusui, dapur, klinik kesehatan, area merokok, tempat bermain anak, serta melihat bayi dan lansia yang berada di dalam blok lapas.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB mengatakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) merupakan amanah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023. Oleh karenanya seluruh UPT di bawah naungan Kanwil Kemenkumham NTB wajib melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang P2HAM.

Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly mengapresiasi dukungan semua pihak dalam pelaksanaan program pemajuan HAM di Indonesia.

"Implementasi Program P2HAM diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik yang berbasis HAM dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat," ujar Yasonna.

(Junianto Budi Setyawan)

ntb.kemenkumham.go.id - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar menyampaikan profesi notaris adalah garda terdepan yang berkewajiban untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dijadikan tempat untuk tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi nuklir.

Notaris kata Cahyo, menjadi jabatan penting mengingat bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah dan kepentingan publik. "Notaris adalah pejabat umum yang otentik, garda terdepan penjaga dari TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan TPPT (tindak pidana pendanaan teroris)" ujarnya. Lebih lanjut, Cahyo menambahkan pencapaian dengan telah diterimanya Indonesia menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023, sehingga kaitannya dengan TPPU dan TPPT, Notaris juga memiliki peran dalam menyampaikan pelaporan beneficial ownership (BO).

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Diskusi Teknis & Konsultasi Layanan Keperdataan-Badan Usaha, Kamis (11/7). Bertempat di Hotel Lombok Astoria, Mataram, kegiatan yang diikuti oleh 317 notaris yang berada di Nusa Tenggara Barat ini, juga dihadiri oleh stakeholder terkait.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan dalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT).

Sejalan dengan hal itu, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. "Peran strategis notaris dalam tatanan hukum di Indonesia, khususnya dalam interaksi masyarakat terkait hubungan keperdataan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), mengenali beneficial owner dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan," ujarnya. Lebih lanjut, Parlindungan berharap seluruh Notaris mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Akta Otentik untuk setiap perbuatan Hukum atau peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan. (Ryan)

ntb.kemenkumham.go.id - Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) menggelar Diskusi Teknis & Konsultasi Layanan Keperdataan-Badan Usaha di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, (11/07).

Menggandeng Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggaar Barat, kegiatan yang dihadiri oleh 317 notaris di Nusa Tenggara Barat dan seluruh stakeholder tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi seluruh notaris di Nusa Tenggara Barat. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar dalam sambutannya menyampaikan profesi notaris adalah garda terdepan yang berkewajiban untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dijadikan tempat untuk tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi nuklir.

"Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang menjadi garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Notaris menjalankan sebagian peran pemerintahan, karenanya harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan dalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT).

Parlindungan, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, menyampaikan pentingnya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Parlin juga berharap seluruh Notaris mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Akta Otentik untuk setiap perbuatan Hukum atau peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan. (Ryan)

ntb.kemenkumham.go.id - "Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan direktorat yang memiliki tusi luas, dengan didukung SDM yang mumpuni. Oleh sebab itu, Kanwil Kemenkumham NTB siap melakukan sinergi internal di jajaran Kemenkumham," ungkap Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.

Parlindungan juga menambahkan, sebagaimana pernah diamanatkan Menkumham Yasonna H. Laoly bahwa jajaran Kemenkumham diminta untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan internal maupun eksternal dalam menyelesaikan setiap tantangan dan tugas, sehingga tidak ada dominasi ego sektoral dan kegiatan yang tumpang tindih.

Hal ini disampaikan saat Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan memberikan sambutan dalam giat Rapat Kerja Teknis Direktorat Pidana Ditjen AHU, yang diselenggarakan di Hotel Merumatta Senggigi pada Kamis (11/7).

Hal tersebut disampaikan Parlindungan secara langsung dihadapan Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar beserta seluruh BoD, Sekretaris Inspektorat Jendral Heni Susila Wardoyo, Inspektur Wilayah VI Romi Yudianto, AKP Prayit Hariyanto selaku Korwas PPNS pada Polda NTB, Seluruh Kepala Divisi dan Pejabat Adminstrator Kanwil Kemenkumham NTB, serta para peserta Rakernis.

Dalam giat ini juga, Cahyo selaku Dirjen AHU mengungkapkan apresiasinya terhadap Kanwil Kemenkumham NTB yang turut serta mensukseskan program kerja, khususnya melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham NTB, sehingga dapat memberikan kinerja yang berdampak pada Masyarakat. (Huda)