Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Wakili Menteri Hukum, Kakanwil Kemenkum NTB Sampaikan Pesan Penting bagi Wisudawan Universitas Samawa

 WhatsApp_Image_2026-10-31_at_13.32.52.jpeg

Sumbawa – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Risman Somantri, mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan Menteri Hukum pada Wisuda Program Pascasarjana dan Program Sarjana Angkatan XXIII Universitas Samawa Tahun 2026, Sabtu (31/10). Kegiatan yang berlangsung di Universitas Samawa, Kabupaten Sumbawa, tersebut dihadiri Rektor dan jajaran pimpinan universitas, Ketua Yayasan, Kepala LLDikti Wilayah VIII, Ketua Dewan Penyantun, Bupati Sumbawa, sivitas akademika, serta para wisudawan dan keluarga.

Dalam sambutan yang dibacakannya, Menteri Hukum menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Ia menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal dari tanggung jawab dan pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Para lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan dinamika global. “Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga integritas, karakter, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan kepedulian sosial,” demikian pesan Menteri Hukum dalam sambutannya.

WhatsApp_Image_2026-10-31_at_13.32.52_2.jpeg

Lebih lanjut, pembangunan hukum disebut sebagai salah satu fondasi penting dalam kemajuan bangsa. Kementerian Hukum terus mendorong penguatan ekosistem hukum nasional melalui peningkatan kualitas regulasi, pelayanan hukum yang mudah diakses, pengembangan kekayaan intelektual, serta transformasi pelayanan hukum berbasis digital. Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan turut berperan sebagai pusat pengembangan pemikiran, penelitian, inovasi, dan pembaruan hukum melalui kajian akademik serta kontribusi terhadap pembentukan kebijakan dan regulasi yang berkualitas.

Secara khusus, Menteri Hukum turut menyoroti besarnya potensi Nusa Tenggara Barat di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perlindungan kekayaan intelektual, seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal. Perlindungan tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus daya saing produk unggulan daerah.

Menutup sambutannya, Menteri Hukum menitipkan tiga pesan kepada para wisudawan, yakni senantiasa menjaga integritas dan kejujuran, terus berinovasi serta meningkatkan kompetensi, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, daerah, dan bangsa. Para lulusan juga didorong untuk tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan peluang dan menjadi generasi penggerak perubahan yang membawa manfaat bagi sesama.

WhatsApp_Image_2026-10-31_at_13.32.52_1.jpeg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI