Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Tindak Lanjut Analisis dan Evaluasi Perda, Kemenkum NTB Bahas Perubahan Regulasi Permukiman Kumuh Bersama Pemkot Mataram

WhatsApp_Image_2026-10-26_at_12.57.05.jpeg

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Senin (26/10/2026). Bertempat di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum NTB.

Dalam rapat tersebut, Nanang Pujo Raharjo dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram menyampaikan langkah-langkah strategis serta jadwal penyusunan Ranperda perubahan. Selanjutnya, Analis Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum NTB, Ni Made Bintang Purnama Dewi, menyampaikan ulasan kembali terhadap hasil analisis dan evaluasi Perda Nomor 17 Tahun 2016 sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi.

Dari aspek hukum, Janur Yudistyo Prabowo dari Bagian Hukum Kota Mataram memberikan penjelasan mengenai aspek normatif dan teknis penyusunan Ranperda. “Dalam penyusunan perubahan Perda ini, perlu dipertimbangkan kebutuhan naskah akademik, relevansi peraturan wali kota terkait, serta pilihan untuk mengubah atau mencabut Perda sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah,” jelasnya.

Pembahasan turut menyoroti sejumlah substansi yang perlu diperkuat. Miratri Absari dari Dinas PUPR Kota Mataram menyampaikan perlunya penegasan kawasan yang masuk kategori kumuh dan menjadi prioritas peningkatan kualitas, termasuk pengaturan sempadan sungai, sempadan pantai, dan ranah jalan. Sementara itu, Desi Maulina selaku konsultan Dinas PKP Kota Mataram menilai bahwa Perda tersebut masih bersifat umum dan perlu dilengkapi dengan indikator kekumuhan sesuai aspek terbaru serta standar kebutuhan air bersih. Ia juga menjelaskan bahwa Kota Mataram telah memiliki SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025–2030 yang memuat daftar lokasi, peta sebaran, dan buku profil.

Selain itu, rapat mengidentifikasi perlunya penyesuaian terminologi perizinan, mengingat Perda masih mencantumkan izin prinsip, izin lokasi, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kompleksitas pengaturan dan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian dalam proses penyusunan. Sebagai tindak lanjut, Dinas PKP Kota Mataram akan mengagendakan rapat lanjutan pada bulan berikutnya untuk meneruskan pembahasan Ranperda.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, mendorong sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah sebagai bahan penyempurnaan regulasi. Melalui pembahasan yang berkelanjutan, perubahan Perda ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Mataram.

WhatsApp_Image_2026-10-26_at_12.57.05_1.jpeg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI