
Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Senin (26/10/2026). Bertempat di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam rapat tersebut, Nanang Pujo Raharjo dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram menyampaikan langkah-langkah strategis serta jadwal penyusunan Ranperda perubahan. Selanjutnya, Analis Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum NTB, Ni Made Bintang Purnama Dewi, menyampaikan ulasan kembali terhadap hasil analisis dan evaluasi Perda Nomor 17 Tahun 2016 sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi.
Dari aspek hukum, Janur Yudistyo Prabowo dari Bagian Hukum Kota Mataram memberikan penjelasan mengenai aspek normatif dan teknis penyusunan Ranperda. “Dalam penyusunan perubahan Perda ini, perlu dipertimbangkan kebutuhan naskah akademik, relevansi peraturan wali kota terkait, serta pilihan untuk mengubah atau mencabut Perda sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah,” jelasnya.
Pembahasan turut menyoroti sejumlah substansi yang perlu diperkuat. Miratri Absari dari Dinas PUPR Kota Mataram menyampaikan perlunya penegasan kawasan yang masuk kategori kumuh dan menjadi prioritas peningkatan kualitas, termasuk pengaturan sempadan sungai, sempadan pantai, dan ranah jalan. Sementara itu, Desi Maulina selaku konsultan Dinas PKP Kota Mataram menilai bahwa Perda tersebut masih bersifat umum dan perlu dilengkapi dengan indikator kekumuhan sesuai aspek terbaru serta standar kebutuhan air bersih. Ia juga menjelaskan bahwa Kota Mataram telah memiliki SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025–2030 yang memuat daftar lokasi, peta sebaran, dan buku profil.
Selain itu, rapat mengidentifikasi perlunya penyesuaian terminologi perizinan, mengingat Perda masih mencantumkan izin prinsip, izin lokasi, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kompleksitas pengaturan dan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian dalam proses penyusunan. Sebagai tindak lanjut, Dinas PKP Kota Mataram akan mengagendakan rapat lanjutan pada bulan berikutnya untuk meneruskan pembahasan Ranperda.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, mendorong sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah sebagai bahan penyempurnaan regulasi. Melalui pembahasan yang berkelanjutan, perubahan Perda ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Mataram.

