Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Perkuat Partisipasi Masyarakat, Kanwil Kemenkum NTB Hadiri DSK Hukum 2026

WhatsApp_Image_2026-09-08_at_13.53.30.jpeg

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (8/9). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Evaluasi Dampak Kebijakan atas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam pelaksanaan konsultasi publik pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskusi membahas efektivitas implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021 sekaligus berbagai tantangan dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat secara lebih terbuka, inklusif, dan bermakna.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum BSK Hukum, Junarlis, dalam sambutannya menegaskan pentingnya regulasi tersebut sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan konsultasi publik yang transparan dan akuntabel. “Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021 merupakan instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan konsultasi publik yang transparan, akuntabel, dan tidak sekadar bersifat formalitas,” ujar Junarlis.

Lebih lanjut, Junarlis menekankan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan partisipasi masyarakat benar-benar terlaksana secara bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi penting agar masukan masyarakat tidak hanya diterima secara formal, tetapi benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses penyusunan regulasi.

Dalam diskusi juga dibahas sejumlah tantangan pelaksanaan konsultasi publik, antara lain keterbatasan akses informasi, rendahnya keterlibatan masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan sarana digital, serta belum jelasnya mekanisme umpan balik terhadap masukan publik. Karena itu, penguatan literasi hukum, keterbukaan informasi, pemanfaatan platform digital, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Melalui forum diskusi dan pertukaran pengetahuan seperti ini, Kanwil Kemenkum NTB diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip partisipasi bermakna serta mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

WhatsApp_Image_2026-09-08_at_13.53.32.jpeg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI