Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Perkuat Kepastian Hukum Penataan Permukiman, Kemenkum NTB Kawal Perubahan Perda Kota Mataram

WhatsApp_Image_2026-11-09_at_15.15.20.jpeg

Mataram - Penanganan kawasan kumuh membutuhkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan penataan permukiman. Untuk memastikan kepastian hukum dan keselarasan aturan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB bersama Pemerintah Kota Mataram melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Senin (9/11).

Bertempat di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Hukum Kota Mataram, serta Kanwil Kemenkum NTB. Nanang Pujo Raharjo dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram membuka rapat sekaligus memaparkan draf perubahan Perda.

Pembahasan mencakup penyesuaian sejumlah ketentuan dengan regulasi terbaru, antara lain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK), serta ketentuan sanksi administratif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa penyusunan dan perubahan regulasi daerah harus memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat. Regulasi yang disusun secara tepat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan penataan perumahan dan permukiman secara efektif.

Dalam rapat tersebut, Imam Sugandi dari Bagian Hukum Kota Mataram menyampaikan komitmen untuk mendampingi proses penyempurnaan draf agar sesuai dengan kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan lanjutan ini, Kanwil Kemenkum NTB mendukung Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan regulasi yang harmonis, implementatif, dan mampu memperkuat upaya pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kota Mataram.

WhatsApp_Image_2026-11-09_at_15.15.21.jpeg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI