Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

‎Kemenkum NTB Ikuti DSK, Bahas Evaluasi Aturan Pemeriksaan Notaris, Dorong Pengawasan Lebih Efektif

WhatsApp_Image_2026-09-21_at_15.47.18.jpeg

Mataram — Mekanisme pemeriksaan terhadap notaris perlu terus diperkuat agar pengawasan berjalan lebih efektif, penyelesaian perkara tidak berlarut, dan masyarakat memperoleh kepastian hukum. Evaluasi terhadap regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan aturan mampu menjawab persoalan yang muncul dalam praktik.
‎
‎Hal tersebut menjadi sorotan dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) “Analisis dan Evaluasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris” yang diikuti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (21/9/2026).
‎
‎Forum yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur ini membedah implementasi regulasi, mulai dari efektivitas pemeriksaan, pembagian kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), hingga berbagai kendala dalam penyelesaian perkara.
‎
‎Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap notaris. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris membutuhkan sistem pengawasan yang mampu menjaga profesionalisme dan integritas sekaligus memberikan kepastian hukum.
‎
‎Dalam pemaparan hasil analisis, Maria S. Jacob, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kanwil Kemenkum NTT, mengungkap sejumlah persoalan dalam implementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Di antaranya belum optimalnya penyelesaian perkara secara berjenjang, tingginya beban pemeriksaan di tingkat pusat, serta perlunya penguatan koordinasi antara MPD, MPW, dan MPP.
‎
‎Sementara itu, Dr. Dulyono, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menguraikan kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris, termasuk mekanisme penerimaan laporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, hingga penyelesaian upaya banding.
‎
‎Dari perspektif kebijakan publik, Dr. Laurensius P. Sayrani, Dosen dan Koordinator Program Doktoral Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana, turut menyoroti keterlambatan putusan di tingkat MPP, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya mekanisme klarifikasi awal.
‎
‎Diskusi kemudian berlangsung interaktif dengan membahas pembagian kewenangan antar-Majelis Pengawas, percepatan penyelesaian perkara, serta peluang pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemeriksaan.
‎
‎Dalam kesempatan berbeda, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa hasil evaluasi kebijakan harus diarahkan pada perbaikan yang konkret dan mampu memperkuat kualitas pelayanan hukum.
‎
‎“Regulasi harus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Karena itu, setiap hasil analisis dan evaluasi perlu menjadi bahan perbaikan agar kebijakan semakin efektif, implementatif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Milawati.

WhatsApp_Image_2026-09-21_at_15.47.19.jpeg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI