Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

‎Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda dan Raperbup Kabupaten Lombok Utara

WhatsApp_Image_2026-08-11_at_17.22.39.jpeg

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan rapat harmonisasi dua rancangan regulasi Kabupaten Lombok Utara, Selasa (11/8), di Aula Rinjani Kanwil Kemenkum NTB.
‎
‎Dua rancangan yang diharmonisasi yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada PT Bank NTB Syariah dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
‎
‎Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga. Ia menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Kanwil Kemenkum dalam memastikan regulasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, dan kebutuhan daerah.
‎
‎Dalam pembahasan Raperda Penyertaan Modal, Tim Perancang memberikan sejumlah catatan, antara lain terkait dasar dan tujuan penambahan modal yang perlu didukung analisis investasi dan kajian kelayakan, penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, mekanisme terhadap penyertaan modal yang belum terealisasi, serta status Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2022.
‎
‎Sementara terhadap Raperbup Pedoman Penanganan Perkara, Tim Perancang memberikan masukan terkait sistematika, konsistensi penggunaan istilah, pengelompokan materi muatan, serta ketepatan pengacuan pasal dan ayat agar regulasi lebih sistematis dan tidak menimbulkan duplikasi pengaturan.
‎
‎Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Hukum dan jajaran, Kepala Bagian Perekonomian dan jajaran Setda Kabupaten Lombok Utara, serta Tim Ahli penyusunan Raperda penyertaan modal.
‎
‎Hasil pembahasan kedua rancangan disepakati dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian. Selanjutnya, Kanwil Kemenkum NTB akan menerbitkan surat selesai pengharmonisasian sebagai bagian dari tahapan pembentukan regulasi tersebut.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa harmonisasi menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas regulasi daerah. “Melalui harmonisasi, kami memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Milawati.

WhatsApp_Image_2026-08-11_at_17.22.38.jpeg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI