
MATARAM – Lima rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten Sumbawa Barat dibahas secara komprehensif dalam rapat harmonisasi yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/9/2026). Harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap norma yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan sekaligus dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB tersebut dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, dan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, antara lain Sekretaris DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Pelaksana BPBD, jajaran Setda dan Setwan, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.
Lima Raperbup yang diharmonisasi meliputi pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan; Sekretariat DPRD; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, dibahas Raperbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN serta Raperbup tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
Edward menyampaikan, harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memperoleh keselarasan substansi dan memastikan rancangan regulasi tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
“Proses harmonisasi diperlukan agar setiap rancangan peraturan memiliki dasar hukum yang jelas, substansinya selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah,” ujar Edward.
Dalam pembahasan Raperbup tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, tim harmonisasi memberikan sejumlah catatan terhadap pengaturan kriteria, indikator, pengukuran kinerja, disiplin, besaran, penerima, pengurangan, penundaan, hingga mekanisme pembayaran TPP.
Pembahasan juga menyoroti perlunya indikator yang lebih jelas dalam mengukur kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Pengaturan tersebut dinilai perlu dirumuskan secara objektif dan terukur agar pemberian TPP dapat berjalan proporsional, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Raperbup tentang Sekretariat DPRD dan Dinas Kesehatan dibahas dengan memperhatikan kesesuaian struktur kelembagaan dengan regulasi yang lebih tinggi. Untuk Dinas Kesehatan, penyesuaian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
Adapun pembahasan Raperbup tentang BPBD diarahkan pada ketepatan dasar hukum, kedudukan kelembagaan, serta pembagian materi muatan agar tidak terjadi pengulangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Untuk Raperbup tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, tim harmonisasi memberikan sejumlah masukan, antara lain terkait pencantuman status “Rancangan”, kelengkapan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta penambahan definisi sejumlah istilah yang digunakan dalam batang tubuh regulasi.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi harmonisasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum NTB. Menurutnya, harmonisasi diperlukan untuk memastikan rancangan regulasi dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Rangkaian pembahasan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB bersama Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat selaku pemrakarsa.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar memastikan kesesuaian formal suatu regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan produk hukum daerah yang mampu memberikan kepastian dan mendukung kebutuhan masyarakat.
“Regulasi yang baik harus memberikan kepastian hukum, menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap rancangan peraturan perlu disusun secara cermat agar ketika ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegas Milawati.


