Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Kemenkum NTB Hadiri Peluncuran Joint Program TJSL SMV Kemenkeu, Perkuat Ekosistem Kemiri NTB Menuju Pasar Ekspor

WhatsApp_Image_2026-09-24_at_20.05.23.jpeg

Mataram — Pengembangan komoditas lokal NTB menuju pasar global mendapat penguatan melalui peluncuran Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sinergi Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang digelar di Area Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9/2026).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Gubernur NTB, DPRD, perangkat daerah terkait, petani dari Sumbawa dan Bima, serta sejumlah instansi lainnya.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso, menyampaikan bahwa program TJSL SMV telah berkembang sejak 2022 melalui berbagai program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Di NTB, salah satunya diwujudkan melalui Program Desa Devisa yang mencakup komoditas mete, ketak, cabai, dan kemiri.

Khusus komoditas kemiri, program diarahkan untuk membangun ekosistem berkelanjutan, mulai dari pembibitan dan penanaman, pembangunan sentra produksi, bantuan alat produksi dan pengolahan, peningkatan kapasitas, hingga reboisasi melalui penanaman 11.000 pohon kemiri.

Program tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Sukatmo, pengembangan ekosistem kemiri di NTB telah menciptakan nilai ekonomi lokal hingga sekitar Rp40 miliar per tahun.

Mewakili Menteri Keuangan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo menegaskan pentingnya sinergi dalam membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Daerah adalah mesin pertumbuhan itu sendiri. Melalui kebijakan fiskal, kita harus bekerja bersama dan bersinergi,” ujarnya.

Ia menilai potensi kemiri NTB memiliki kualitas yang baik, namun masih membutuhkan penguatan akses pasar serta pengolahan dari hulu hingga hilir. Pengembangan produk turunan, termasuk pemanfaatan cangkang kemiri menjadi briket, dinilai dapat memperluas nilai tambah komoditas tersebut.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor pertanian dan akses pasar.

“Terima kasih telah memilih kemiri NTB untuk pasar ekspor. Potensi produk lokal ini sangat besar,” katanya.

Ia menyebut NTB memiliki beragam komoditas potensial, mulai dari vanila, cokelat, kopi, kacang mete hingga kemiri. Menurutnya, pengembangan tidak cukup berhenti pada produk bahan mentah, tetapi perlu diarahkan pada produk olahan bernilai tambah, seperti minyak kemiri.

Melalui program ini, pengembangan Desa Devisa akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, serta perluasan akses pasar hingga mancanegara.

Kanwil Kemenkum NTB memandang penguatan ekosistem komoditas lokal tersebut juga menjadi ruang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah, termasuk melalui pemanfaatan dan pelindungan Kekayaan Intelektual sehingga produk unggulan NTB memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar nasional maupun global.

WhatsApp_Image_2026-09-24_at_20.05.24.jpeg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI