Mataram — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menyelenggarakan Rapat Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada Kamis (11/12) di Ruang Rapat Mandalika Kanwil Kementerian Hukum NTB. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, serta dihadiri Tim Kerja Analis Hukum.

Dalam pernyataannya, Edward James Sinaga menyampaikan bahwa analisis dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB untuk memperkuat kualitas regulasi daerah agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. “Kegiatan ini penting sebagai bentuk komitmen kita untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tetap relevan, harmonis, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil analisis dari para Analis Hukum. Kukoh Iqbal memaparkan sejumlah temuan terkait perlunya penyesuaian beberapa pasal dengan regulasi terbaru serta identifikasi dimensi evaluasi yang meliputi Kejelasan Rumusan dan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Bila, yang menyoroti beberapa ketentuan yang memerlukan konsistensi rumusan, serta memetakan dimensi evaluasi berupa Disharmoni Pengaturan, Efektivitas Pelaksanaan, dan Kejelasan Rumusan.

Aldi juga menyampaikan analisis terkait kebutuhan keselarasan pengaturan andalalin yang saat ini telah terintegrasi dengan dokumen AMDAL serta UKL/UPL sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021. Dari hasil telaahnya, dimensi evaluasi yang ditemukan mencakup Disharmoni Pengaturan dan Efektivitas Pelaksanaan.

Sementara itu, Ninda Rismana menambahkan pentingnya pengaturan teknis yang lebih konkret serta perlunya penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia juga mengidentifikasi sejumlah dimensi evaluasi yang meliputi Efektivitas Pelaksanaan, Disharmoni Pengaturan, dan Kejelasan Rumusan.

Rapat berjalan lancar, interaktif, dan produktif, di mana seluruh peserta saling bertukar pandangan untuk memperkaya hasil evaluasi. Tim kerja akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya untuk menelaah peraturan daerah lainnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, terus mendorong peningkatan kualitas layanan analisis dan evaluasi peraturan daerah sebagai bagian dari penguatan peran Kanwil dalam mendukung pembangunan hukum di daerah.

Mataram — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menerima kunjungan Tim dari Kementerian Koordinator Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja sama Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kamis (11/12), di Ruang ZI Kanwil Kementerian Hukum NTB. Kunjungan yang dipimpin oleh Pendah selaku Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja sama HAM tersebut membahas kebijakan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tim yang terdiri dari enam anggota tersebut diterima oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Edward James Sinaga, bersama Penyuluh Hukum Ahli Madya, I Made Agus Suarjaya dan Regina Wiwin S, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Suyanto Edi W.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari Kemenko Deputi Bidang Koordinasi HAM meminta masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia di Provinsi NTB. Pertemuan juga membahas penguatan koordinasi dalam penyampaian materi perlindungan PMI kepada masyarakat luas melalui peran penyuluh hukum.

Edward James Sinaga menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif ini dan menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung penyusunan regulasi yang berpihak pada perlindungan pekerja migran. “Kanwil Kementerian Hukum NTB siap memberikan masukan konstruktif agar kebijakan perlindungan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia di NTB semakin kuat, terstruktur, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga merupakan kunci untuk memastikan pemenuhan hak pekerja migran dapat berjalan optimal. “Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” tambahnya.

Diskusi berlangsung hangat dan produktif, menandai komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem perlindungan HAM bagi pekerja migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas sinergi tersebut dan mendorong agar kolaborasi ini terus diperkuat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan pemenuhan HAM di daerah.

Lombok Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku industri kreatif bertempat di Kabupaten Lombok Barat pada Kamis (11/12).

Kegiatan ini diikuti oleh UMKM binaan Dispar Lombok Barat, para kreator, inventor, serta pegiat seni dan budaya.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Lombok Barat, Lalu Bandarungsit, dalam sambutannya mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Kanwil Kemenkum NTB dalam mendorong percepatan pelindungan KI sebagai fondasi penting pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri kreatif mengenai pentingnya pelindungan KI serta mendukung optimalisasi aset KI sebagai potensi legal maupun komersial.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pengantar materi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi, sebagai pembuka sesi pemaparan. Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum NTB kemudian memberikan materi mengenai pengenalan rezim Kekayaan Intelektual, meliputi Hak Cipta, Merek, dan Kekayaan Intelektual Komunal. Peserta tampak antusias melalui beragam pertanyaan yang menggambarkan tingginya minat terhadap proses pendaftaran dan manfaat pelindungan KI.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai urgensi pelindungan Kekayaan Intelektual sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Dinas Pariwisata Lombok Barat dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa pelindungan KI merupakan langkah strategis bagi pelaku kreatif untuk menjaga keaslian, keberlanjutan, dan nilai ekonomi dari karya yang dihasilkan.

“Pelindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya soal mendaftarkan karya, tetapi memastikan bahwa UMKM, kreator, dan pelaku budaya memiliki daya tawar yang kuat dalam menghadapi persaingan global. Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar pemanfaatan KI benar-benar menjadi penopang ekonomi kreatif NTB,” sebut Mila.

Mataram - Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), Rabu (10/12), di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kunjungan ini mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Perlindungan HAM yang Efektif, Adil, dan Inklusif untuk Masyarakat NTB.”

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ronald Lumbuun selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, kantor wilayah, dan DPR RI.
“Kehadiran bapak ibu merupakan suatu kehormatan dan momen penting untuk memperkuat sinergi terkait tugas dan fungsi Kementerian Hukum, seperti harmonisasi, Posbankum, dan layanan strategis lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, memaparkan capaian kinerja Kanwil sepanjang tahun 2025, mencakup analisis dan evaluasi hukum dengan tema pengelolaan lahan, penyelesaian enam produk hukum daerah, peningkatan layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta penguatan akses bantuan hukum melalui Posbankumdes, penyuluhan hukum, dan pelatihan paralegal. Beliau menyampaikan bahwa momentum reses memberikan kesempatan bagi Kanwil untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas di daerah secara komprehensif.

Komisi XIII DPR RI kemudian memberikan sejumlah masukan konstruktif atas paparan tersebut. Komisi menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian Kanwil, seperti terbentuknya 123 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, keberadaan 1.166 Posbankumdes, serta pelaksanaan pelatihan paralegal bersama OBH. Komisi juga menyoroti pentingnya pengukuran dampak program, konsistensi data capaian tahunan, penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk potensi budaya lokal, peningkatan efektivitas pengawasan notaris, perluasan jangkauan penyuluhan hukum bagi kelompok adat dan kelompok rentan, serta optimalisasi peran Kanwil dalam harmonisasi regulasi. Selain itu, Komisi mendorong penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan anggaran yang efektif untuk mendukung layanan hukum, AHU, dan KI di NTB.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB memberikan penjelasan mengenai penguatan Posbankum dan pelatihan paralegal.
“Secara umum, kami fokus memastikan Posbankum berjalan optimal sebagai sarana bantuan hukum bagi masyarakat. Tantangan terbesar adalah menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Saat ini belum semua paralegal mendapatkan pelatihan langsung, namun kami berkolaborasi dengan OBH untuk menyelenggarakan pelatihan tiga hari secara daring, dan aktualisasinya tetap membutuhkan pendampingan OBH di lapangan,” ujar Milawati.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan, di antaranya Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja seluruh unit pelaksana tugas bidang hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, dan HAM di NTB, serta mendorong Kementerian Hukum untuk memberikan akses monitoring layanan AHU kepada Kanwil, sekaligus mengusulkan pengintegrasian sistem penanganan pelanggaran KI dan pengaduan publik antara pusat dan wilayah.

Sebagai tindak lanjut, Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Kementerian HAM Wilker NTB, serta LPSK atas seluruh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan anggota Komisi XIII paling lambat tujuh hari kerja ke depan.

Mataram - Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut mendampingi pelaksanaan Rapat Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, pada Rabu (10/12) di Ruang Rapat Anggrek Biro Hukum Setda NTB.

Dalam kegiatan yang dihadiri Kemenko Hukum, HAM dan Imipas tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Muslim Alibar menjelaskan peran strategis Kemenko sesuai Perpres 142/2024 serta progres nasional terkait pemulihan korban, termasuk penerbitan KIS Prioritas untuk 726 korban PHB oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui forum ini, Kemenko menyampaikan dua rekomendasi utama kepada Pemprov NTB yaitu Penguatan monitoring Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan KIS Prioritas serta Koordinasi dengan Kanwil Kemenkum NTB untuk verifikasi korban guna penerbitan SKKPHAM oleh Komnas HAM.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati dalam kesempatan berbeda menyatakan Kanwil Kemenkum NTB siap mendukung pelaksanaan Inpres tersebut.

“Kami menyambut baik langkah Kemenko Hukum, HAM dan Imipas yang memilih NTB sebagai lokasi audiensi. Kanwil Kemenkum NTB siap memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait verifikasi korban dan dukungan terhadap implementasi KIS Prioritas,” ujar Milawati.